Bandung, BBF – Firm splitting, praktik memecah usaha ke dalam beberapa entitas agar masing-masing omzetnya tetap di bawah batas fasilitas pajak — bukan hal baru di dunia perpajakan. Tapi melalui PP 20/2026, pemerintah kini secara tegas menyatakan perang terhadap praktik…
Bandung, BBF – Proses penunjukan kuasa di Coretax seharusnya berjalan mulus. Tapi banyak wajib pajak yang tersandung di langkah ini dan mendapati notifikasi eror ‘Taxpayer status has to be active’ muncul tiba-tiba tanpa keterangan yang jelas. Kring Pajak akhirnya memberikan…
Bandung, BBF – Kode otorisasi mungkin terdengar seperti urusan teknis yang sepele. Tapi bagi siapapun yang pernah gagal mengirimkan SPT atau menandatangani faktur pajak elektronik gara-gara kode yang sudah tidak berlaku, dampaknya sangat nyata. Yang membuat masalah ini berbahaya, kode…
Bandung, BBF – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi mengumumkan bahwa Coretax dijadwalkan downtime dalam rangka pemeliharaan sistem, pekan depan. Pengumuman ini penting diketahui oleh setiap wajib pajak yang bergantung pada layanan digital DJP — mulai dari pelaporan SPT, pembayaran pajak,…
Bandung, BBF – PP 20 Tahun 2026 yang berlaku sejak 22 April 2026 membawa perubahan mendasar pada skema PPh Final UMKM. Melalui revisi atas Pasal 57 PP 55/2022, pemerintah mempersempit daftar entitas yang boleh menggunakan tarif 0,5 persen dan dalam…
Bandung, BBF – Jutaan kreator konten di Indonesia selama ini menikmati kemudahan pajak yang sama dengan pedagang sayur dan pemilik warung cukup bayar 0,5 persen dari omzet, tanpa perlu repot menghitung laba bersih. Namun ketentuan itu kini berubah. Melalui PP…
Bandung, BBF – Selama ini, batas omzet Rp4,8 miliar untuk memanfaatkan PPh Final UMKM dihitung per wajib pajak secara individual. Namun melalui PP 20/2026 yang berlaku sejak 22 April 2026, pemerintah menutup celah yang selama ini dimanfaatkan, terutama oleh pasangan…
Bandung, BBF – Bagi CV/PT yang terdaftar sebelum 22 April 2026, skema PPh Final 0,5 persen masih sah digunakan dan pembayaran pajak yang sudah dilakukan sejak Januari 2026 tidak perlu diubah asalkan jangka waktu pemanfaatannya belum habis dan syarat omzet…
