Bandung, BBF – Pertanyaan ini kini punya jawaban yang lebih jelas. Berdasarkan pembahasan terbaru di Komisi III DPR RI, tindak pidana pajak resmi masuk ke dalam daftar 13 jenis tindak pidana yang menjadi prioritas cakupan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset…
Bandung, BBF – Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2026 (PMK 55/2026) menghadirkan sejumlah perubahan tata kelola profesi yang sebelumnya tidak diatur dalam PMK 175 Salah satu perubahan yang perlu diperhatikan konsultan pajak adalah kewajiban baru untuk menyampaikan laporan tahunan,…
Bandung, BBF – Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 55/2026 resmi merombak syarat untuk memperoleh izin konsultan pajak. Aturan baru ini menambahkan dua dokumen yang sebelumnya tidak ada dalam persyaratan permohonan, yaitu surat keterangan kompetensi dan sertifikat tanda lulus ujian profesi konsultan…
Bandung, BBF – Banyak orang menganggap isu perampasan aset hanya relevan bagi pejabat publik atau pelaku korupsi kelas kakap. Anggapan ini wajar, mengingat RUU Perampasan Aset memang lahir dari kebutuhan memberantas korupsi dan pencucian uang. Namun jika membaca lebih jauh…
Bandung, BBF – Selama ini banyak wajib pajak menganggap mengisi SPT Tahunan cuma soal “yang penting lapor”. Padahal, kebiasaan mengisi SPT secara asal-asalan berpotensi menimbulkan konsekuensi yang jauh lebih serius daripada sekadar teguran administratif. Salah satu rancangan regulasi yang perlu…
Bandung, BBF – Hak negara untuk menagih pajak tidak berlaku selamanya. Namun, daluwarsa penagihan pajak yang seharusnya berakhir dalam waktu 5 tahun ternyata dapat mulai dihitung ulang dari nol apabila terjadi beberapa peristiwa hukum tertentu. Akibatnya, wajib pajak yang mengira…
Bandung, BBF – Biaya yang dikeluarkan wajib pajak untuk membayar sanksi pajak berupa bunga, denda, kenaikan, serta pidana denda perpajakan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak. Ketentuan ini ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 9 ayat…
Bandung, BBF – Wajib pajak yang hendak menghapus Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) tidak selalu harus melalui jalur elektronik. Berdasarkan penjelasan contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak, penghapusan NITKU tetap dapat diajukan secara manual apabila perubahan data tidak…
