Bandung, BBF – Banyak pemilik usaha merasa aman karena omzetnya belum seberapa, tokonya masih satu, atau karyawannya bisa dihitung jari. Padahal, dari sisi sistem perpajakan, anggapan bahwa bisnis kecil otomatis luput dari pengawasan itu keliru. Jawabannya singkat: ya, usaha kecil…
Bandung, BBF – Surat panggilan dari kantor pajak biasanya datang tanpa aba-aba, tapi jarang benar-benar tanpa sebab. Di balik setiap pemeriksaan, hampir selalu ada pola yang terbaca lebih dulu oleh sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebelum petugas turun tangan. Kalau…
Bandung, BBF – Dua aplikasi yang selama bertahun-tahun jadi tempat wajib pajak mengurus keberatan dan mengecek status kepatuhan kini resmi tutup layar. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan penghentian operasional e-Objection dan Info KSWP, dan mengalihkan seluruh fungsinya ke satu pintu:…
Bandung, BBF – Jawabannya: ya, tapi tidak semua, dan tidak sesederhana yang diributkan di linimasa. Sejak PP 20/2026 terbit, pengemudi ojol resmi masuk skema PPh Final UMKM dengan tarif 0,5% — namun hanya berlaku atas bagian omzet yang melebihi Rp500…
Bandung, BBF – Semakin maraknya peredaran meterai tempel palsu dan meterai bekas pakai (rekondisi), memahami ciri meterai asli menjadi penting bagi setiap orang yang menggunakan dokumen bermeterai. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, meterai tempel Rp10.000…
Bandung, BBF – Mulai saat ini, proses ubah data PT, mulai dari pergantian direksi, komisaris, hingga peralihan saham, tidak lagi bisa diselesaikan hanya melalui notaris. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum mewajibkan adanya konfirmasi langsung dari pemegang…
Bandung, BBF – Setiap konsultan pajak diwajibkan mengikuti kegiatan PPL, yaitu pengembangan profesional berkelanjutan, sekaligus memenuhi satuan kredit PPL atau SKPPL sesuai jenjang sertifikatnya. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 111/2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK 175/2022, dan…
Bandung, BBF – Perbedaan utama SP2DK dan Pemeriksaan pajak terletak pada sifat dan kekuatan hukumnya. SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) bersifat preventif dan tidak mengikat secara hukum, sekadar permintaan klarifikasi dari Account Representative (AR) kepada wajib pajak.…
