Bandung, BBF – Kuasa wajib pajak yang ingin mendelegasikan tugas pengiriman berkas ke kantor pajak perlu memahami aturan barunya. Saat hendak kirim dokumen pajak ke DJP, pegawai atau orang lain yang ditugaskan oleh kuasa wajib pajak harus membawa surat penunjukan…
Bandung, BBF – Wajib pajak yang hendak menunjuk kuasa untuk mewakili urusan perpajakannya kini punya dua pilihan saat bikin surat kuasa khusus: berbentuk elektronik atau kertas. Fleksibilitas ini hadir melalui PMK 44/2026 yang secara resmi mengatur mekanisme pembuatan dan penyampaian…
Bandung, BBF – Aturan baru menetapkan syarat lebih ketat bagi karyawan yang hendak jadi kuasa wajib pajak dari perusahaan tempatnya bekerja. Berdasarkan PMK 44/2026, karyawan kini harus memenuhi kriteria sebagai pihak lain, termasuk memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang membuktikan…
Bandung, BBF – Tokopedia resmi mengumumkan formula untuk menentukan dasar pengenaan pajak dalam skema pemungutan formula pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5% atas setiap transaksi penjualan barang dan jasa melalui platformnya. Ketentuan ini berlaku mulai 1 Agustus 2026 dan mengacu…
Bandung, BBF – Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/2026 mengatur secara rinci ketentuan surat kuasa khusus yang wajib dimiliki oleh kuasa wajib pajak dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan. Aturan ini merinci ketentuan yang sebelumnya hanya disebutkan secara umum dalam…
Bandung, BBF – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengirimkan email resmi kepada wajib pajak yang tercatat memiliki tunggakan pajak. Email tersebut berfungsi sebagai pengingat sekaligus peringatan bahwa menunda pelunasan atas tagihan pajak dapat menimbulkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. DJP menegaskan…
Bandung, BBF – Perusahaan atau badan usaha yang hendak melakukan pendaftaran NPWP badan perlu memperhatikan saluran layanan yang tersedia. Kring Pajak selaku contact center Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa layanan pendaftaran NPWP melalui saluran tersebut saat ini hanya diperuntukkan…
Bandung, BBF – Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/2026 secara tegas mengatur sanksi bagi kuasa wajib pajak yang terbukti menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan perpajakan. Ketentuan ini menjadi salah satu poin penting dalam regulasi terbaru yang mencabut PMK 229/2014 dan memperketat standar penunjukan…
