Bandung, BBF – Bayangkan begini. Sebuah usaha kecil menengah, omzetnya naik terus setiap tahun, SPT selalu dilaporkan tepat waktu, pajak dibayar tanpa pernah menunggak sehari pun. Pemiliknya bahkan bangga menyebut dirinya wajib pajak teladan di lingkungan bisnisnya. Tapi suatu pagi,…
Bandung, BBF – Bagi pengusaha kena pajak (PKP) yang rutin melakukan impor barang, pajak masukan dari kegiatan tersebut sebenarnya bisa dikreditkan tanpa harus menunggu faktur pajak umum. Sayangnya, tidak semua PKP tahu bahwa dokumen pemberitahuan impor barang (PIB) juga bisa…
Ruangkeuangan, – Sejak PP 20/2026 berlaku mulai 22 April 2026, banyak wajib pajak UMKM bertanya-tanya apakah fasilitas PPh final 0,5% yang mereka miliki masih sah dipakai. Kabar baiknya, batas waktu pemanfaatan skema PPh final UMKM bagi wajib pajak orang pribadi…
Ruangkeuangan, – Menerima dividen memang menyenangkan, tapi kewajiban pajaknya sering bikin bingung, apalagi sejak sistem berpindah ke Coretax. Banyak wajib pajak orang pribadi menunda pelaporan hanya karena tidak tahu harus mulai dari menu mana. Padahal, cara setor pajak dividen di…
Bandung, BBF – Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026 (PMK 44/2026) mengubah sejumlah ketentuan mengenai kuasa wajib pajak, sekaligus mencabut regulasi sebelumnya, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229 Tahun 2014 (PMK 229/2014). Dalam aturan baru ini, izin kuasa wajib…
Bandung, BBF – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa surat keterangan terdaftar (SKT) wajib dimiliki oleh pihak lain agar dapat berperan sebagai kuasa wajib pajak. Meski begitu, karyawan wajib pajak gaperlu SKT selama tugasnya sebatas mengerjakan administrasi pajak sesuai role…
Bandung, BBF – Pemerintah mengusulkan target penerimaan perpajakan pada RAPBN 2027 senilai Rp2.908 triliun. Angka target perpajakan 2027 ini tumbuh 10,5% dibandingkan dengan outlook 2026 yang tercatat senilai Rp2.631,4 triliun. Target tersebut diperlukan untuk menyokong tercapainya target pendapatan negara pada…
Bandung, BBF – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dapat memanfaatkan skema PPh final UMKM dengan tarif 0,5% dari omzet, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun, fasilitas KDMP bisa pakai PPh final 0,5% ini tidak berlaku selamanya, sehingga penting bagi pengurus…
