Bandung, BBF – Setiap badan usaha yang hendak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP wajib mengetahui ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mana pendaftaran itu harus dilakukan. Jawabannya bergantung pada satu hal utama, yakni cara menentukan tempat kedudukan wajib pajak badan, yang…
Bandung, BBF – Cek desil DTSEN 2026 kini bisa dilakukan siapa saja secara online hanya dengan bermodalkan NIK. Desil DTSEN menjadi salah satu informasi yang perlu diketahui masyarakat karena menggambarkan posisi tingkat kesejahteraan keluarga dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi…
Bandung, BBF – Ditjen Pajak (DJP) memastikan bupot bisa diunduh dalam format PDF melalui akun Coretax masing-masing wajib pajak. Bukti potong (bupot) PPh yang telah diterbitkan oleh pemotong kini bisa dicek dan diunduh secara mandiri, tanpa perlu meminta salinan langsung…
Bandung, BBF – Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan bahwa wajib pajak kini bisa cari bupot di Coretax secara mandiri, tanpa perlu menunggu konfirmasi dari pemotong. Bukti potong (bupot) PPh yang telah diterbitkan pemotong dapat dicek dan diunduh langsung melalui akun Coretax…
Bandung, BBF – Ditjen Pajak (DJP) menegaskan bahwa karyawan tak perlu SKT selama ia hanya menjalankan tugas administrasi pajak sesuai role yang diberikan lewat sistem Coretax. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) memang wajib dimiliki, tetapi hanya oleh pihak lain yang berperan…
Bandung, BBF – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kasus dugaan korupsi transfer pricing oleh PT TPL Tbk yang membuat dua pegawai pajak tersangka korupsi dengan perkiraan kerugian negara mencapai Rp2 triliun. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Saiful…
Bandung, BBF – Kabar bahwa Coretax rilis fitur download data secara sekaligus menjadi angin segar bagi Wajib Pajak Badan yang selama ini harus mengumpulkan data bukti potong pajak satu per satu dari sistem. Proses lama ini terasa kurang praktis, terutama…
Bandung, BBF – Kabar bahwa pemungutan pajak marketplace berpotensi kembali ditunda mencuat usai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi tersebut. Aturan yang dimaksud adalah pemungutan PPh Pasal 22 oleh penyedia marketplace yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 November 2026.…
