Bandung, BBF – PP 20 Tahun 2026 tidak lahir dalam semalam. Di balik setiap pasal yang terasa “mempersulit” kehidupan sebagian pelaku usaha, ada satu benang merah yang menghubungkan semuanya: upaya sistematis untuk menutup celah tax avoidance yang selama ini menggerogoti…
Bandung, BBF – PP 20/2026 memang membuka pintu bagi PT Perorangan untuk menggunakan PPh Final UMKM 0,5 persen secara permanen. Tapi di balik keterbukaan itu, ada satu klausul pengecualian yang krusial: meski berstatus PT Perorangan, fasilitas pajak itu bisa tidak…
Bandung, BBF – PT Perorangan memang menjadi salah satu solusi yang paling banyak disarankan pasca terbitnya PP 20/2026 — dan memang benar, PT Perorangan masuk dalam daftar yang berhak menggunakan PPh Final UMKM 0,5 persen secara permanen. Tapi ada satu…
Bandung, BBF – Firm splitting, praktik memecah usaha ke dalam beberapa entitas agar masing-masing omzetnya tetap di bawah batas fasilitas pajak — bukan hal baru di dunia perpajakan. Tapi melalui PP 20/2026, pemerintah kini secara tegas menyatakan perang terhadap praktik…
Bandung, BBF – Proses penunjukan kuasa di Coretax seharusnya berjalan mulus. Tapi banyak wajib pajak yang tersandung di langkah ini dan mendapati notifikasi eror ‘Taxpayer status has to be active’ muncul tiba-tiba tanpa keterangan yang jelas. Kring Pajak akhirnya memberikan…
Bandung, BBF – Kode otorisasi mungkin terdengar seperti urusan teknis yang sepele. Tapi bagi siapapun yang pernah gagal mengirimkan SPT atau menandatangani faktur pajak elektronik gara-gara kode yang sudah tidak berlaku, dampaknya sangat nyata. Yang membuat masalah ini berbahaya, kode…
Bandung, BBF – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi mengumumkan bahwa Coretax dijadwalkan downtime dalam rangka pemeliharaan sistem, pekan depan. Pengumuman ini penting diketahui oleh setiap wajib pajak yang bergantung pada layanan digital DJP — mulai dari pelaporan SPT, pembayaran pajak,…
Bandung, BBF – PP 20 Tahun 2026 yang berlaku sejak 22 April 2026 membawa perubahan mendasar pada skema PPh Final UMKM. Melalui revisi atas Pasal 57 PP 55/2022, pemerintah mempersempit daftar entitas yang boleh menggunakan tarif 0,5 persen dan dalam…
