Syarat mengajukan tax amnesty Melalui rancangan Undang-undang Harmonisasi peraturan perpajakan (RUU HPP), program penungkapan sukarela (PPS) atau tax amnesty akan kembali digelar mulai 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022. Program pengungkapan sukarela ini merupakan penghapusan pajak yang seharusnya…
Ketentuan NIK sebagai NPWP Pemberlakuan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) tidak akan langsung direalisasikan ketika UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) berlaku. Menurut Dirjen Pajak Suryo Utomo, wajib pajak orang pribadi bisa melakukan aktivasi NIK…
Ungkap Harta Tahun 1985-2015 Pada PPS, Hayna Untuk Peserta tax amnesty, menurut Ditjen pajak, skema I dalam program pengampunan sukarela (PPS), untuk perolehan harta pada 1985-2015 hanya berlaku untuk peserta tax amnesty pada tahun 2016-2017. Baca Juga: Penjelasan Program Pengungkapan…
Penjelasan Program Pengungkapan Sukarela Dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), program pengungkapan sukarela menjadi salah satu ketentuan yang sudah disahkan pada 7 Oktober 2021. Tujuan dari program pengungkapan sukarela sendiri ialah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak berdasarkan asas…
Pedoman menghitung harta bersih tax amnesty jilid II Pemerintah menetapkan, ada beberapa pedoman yang bisa jadi acuan buat hitung jumlah harta bersih yang diungkapkan wajib pajak yang sudah ikut program tax amnesty tahun 2016. Baca Juga: Karyawan DJP mulai…
BisnisBestFriend – Karyawan DJP mulai aktif ke lpangan untuk mengejar dua prioritas dalam pelaksanaan berbasis kewilayahan yang dilakukan kembali setelah menurunnya level PPKM di beberapa wilayah di Indonesia. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan panduan pelaksanaan…
Beberapa waktu belakangan ini pemerintah sudah gencar, merencanakan aturan baru yang tertuang dalam RUU tentang perubahan kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983, tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Kabar terhangat, pemerintah juga berencana akan menjadikan…
Demi Meningkatkan Penerimaan Negara, Wewenang Peyidik Diperluas Pemerintah telah memutuskan untuk memperluas wewenang penyidikan terhadap kasus perpajakan demi meningkatkan penerimaan negara. Hal tersebut sudah diterangkan dalam draft RUU perubahan kelima atas undang-undang No.6 tahun 1983, tentang ketentuan umum dan…
