Bandung, BBF – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa seorang Kuasa Pajak alihkan tugas kepada orang lain merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan setelah ditunjuk melalui surat kuasa khusus. Penegasan ini disampaikan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Penyuluh Pajak…
Bandung, BBF – Pemerintah tengah menyiapkan Kebijakan Pajak EGR ETF untuk mengakomodasi transaksi electronic gold receipt atau EGR sebagai aset dasar dari exchange-traded fund emas. Topik ini menjadi salah satu ulasan media nasional pada Selasa, 11 Agustus 2026. Menko Perekonomian…
Bandung, BBF – Tokopedia akan mengembalikan Pengembalian PPh Pasal 22 Seller Tokopedia yang telah telanjur dipungut dari pedagang dalam negeri selama periode 1 sampai 5 Agustus 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas keputusan pemerintah untuk menunda pemungutan PPh Pasal…
Bandung, BBF – Shopee resmi mengumumkan proses Pengembalian PPh 22 Seller Shopee bagi pedagang dalam negeri yang telanjur dipungut pada awal Agustus 2026. Kebijakan ini menyusul keputusan pemerintah untuk menunda pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi pedagang yang berjualan melalui…
Bandung, BBF – Isu penggalian pajak sewa rumah yang belakangan ramai dibicarakan akhirnya mendapat klarifikasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada usulan program kerja…
Bandung, BBF – Sanksi pidana mengintai wajib pajak yang menerbitkan faktur pajak tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, karena perbuatan ini termasuk tindak pidana di bidang perpajakan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 39A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan…
Bandung, BBF – Kapan DJP terbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Pelaksanaan (SP3) P2DK Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P2DK). SP3 P2DK diterbitkan sebagai tindak lanjut dari kegiatan P2DK, untuk memberi kepastian kepada wajib pajak mengenai status permintaan penjelasan yang sedang…
Bandung, BBF – Jawaban dari pertanyaan siapa yang wajib menyetorkan PPh final tergantung pada status penyewa rumah kontrakan tersebut. Jika penyewa adalah orang pribadi, maka pemilik kontrakan sendiri yang wajib menghitung dan menyetorkan pajaknya. Namun jika penyewa berstatus badan usaha…
