Bandung, BBF – Ditjen Pajak (DJP) menegaskan bahwa karyawan tak perlu SKT selama ia hanya menjalankan tugas administrasi pajak sesuai role yang diberikan lewat sistem Coretax. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) memang wajib dimiliki, tetapi hanya oleh pihak lain yang berperan…
Bandung, BBF – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kasus dugaan korupsi transfer pricing oleh PT TPL Tbk yang membuat dua pegawai pajak tersangka korupsi dengan perkiraan kerugian negara mencapai Rp2 triliun. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Saiful…
Bandung, BBF – Kabar bahwa Coretax rilis fitur download data secara sekaligus menjadi angin segar bagi Wajib Pajak Badan yang selama ini harus mengumpulkan data bukti potong pajak satu per satu dari sistem. Proses lama ini terasa kurang praktis, terutama…
Bandung, BBF – Kabar bahwa pemungutan pajak marketplace berpotensi kembali ditunda mencuat usai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi tersebut. Aturan yang dimaksud adalah pemungutan PPh Pasal 22 oleh penyedia marketplace yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 November 2026.…
Bandung, BBF – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan langkah, genjot pemungutan pajak menjadi salah satu strategi utama pemerintah untuk mengendalikan utang negara yang terus meningkat. Langkah ini diambil di tengah posisi utang pemerintah yang tercatat mencapai Rp10.293,69 triliun per…
Bandung, BBF – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau wajib pajak untuk tunjuk keluarga jadi kuasa yang dinilai kompeten dalam mengurus hak dan kewajiban perpajakan. Imbauan ini menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Kamis (13/8/2026). Penyuluh Pajak Ahli…
Bandung, BBF – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa wajib pajak tetap bertanggung jawab secara penuh atas pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, sekalipun tugas tersebut sudah dikuasakan kepada pihak lain. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam PMK 44/2026 dan…
Bandung, BBF – Setiap wajib pajak berhak menunjuk pihak lain untuk mewakilinya, namun Kewenangan Kuasa Wajib Pajak yang diberikan tidak bersifat bebas dan tidak berlaku untuk seluruh urusan perpajakan. Batasan ini diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor…
