Saldo Akhir Rekening Pengusaha: Kena Pajak atau Tidak?

Bandung, BBF – Dalam aturan pajak penghasilan, saldo akhir rekening bukan objek pajak, tetapi angka itu bisa dipakai DJP untuk mencocokkan penghasilan dan harta yang dilaporkan pengusaha. Pajak penghasilan tetap dihitung dari omzet atau laba, sedangkan saldo hanya menjadi pembanding. Artikel ini merangkum apa yang dilaporkan ke DJP, kapan saldo memicu permintaan penjelasan, dan apa yang perlu disiapkan pengusaha.

Saldo Akhir Rekening dan Pajak: Apa yang Sebenarnya Dilihat DJP?

Jawaban singkatnya: DJP melihat saldo untuk menguji kesesuaian data, bukan untuk menjadikannya dasar pajak. Yang dipajaki tetap penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

Saldo di rekening bukan penghasilan

Uang yang tersimpan di rekening bisa berasal dari banyak sumber: laba usaha tahun-tahun lalu, modal disetor, pinjaman, warisan, atau hibah. Tidak semuanya merupakan penghasilan tahun berjalan. Pajakku menegaskan hal serupa untuk saldo e-wallet, yaitu bukan objek pajak, dan pajak dikenakan atas penghasilan, konsumsi, atau layanan tertentu, bukan atas dana yang mengendap.

Konsekuensinya jelas. Pengusaha dengan saldo besar tidak otomatis membayar pajak lebih besar, dan pengusaha dengan saldo kecil tidak otomatis bebas dari kewajiban bila omzetnya memenuhi syarat dipajaki.

Yang dilaporkan lembaga keuangan ke DJP

Menurut DJP, lembaga keuangan melaporkan saldo rekening secara otomatis kepada DJP secara berkala, dan batas minimum saldo yang dilaporkan dinaikkan dari Rp200 juta menjadi Rp1 miliar. Untuk e-wallet, Pajakku mencatat akses DJP mulai 2027 atas data tahun pajak 2026, dalam kerangka pertukaran informasi keuangan yang diatur PMK 47 Tahun 2024.

Data ini digunakan sebagai alat cross-check. Bila saldo dan mutasi tidak sejalan dengan penghasilan dan harta di SPT Tahunan, DJP dapat mengirim SP2DK.

Contoh saldo yang memicu SP2DK

Fakultas Vokasi UNAIR memuat kasus wajib pajak di Surabaya yang menerima SP2DK pada 22 September 2025 setelah beberapa rekening tidak tercantum di daftar harta SPT Tahunan. Salah satunya bersaldo sekitar Rp148 juta. Kekurangan pajak dihitung dengan tarif Pasal 17 UU PPh sebesar Rp7,4 juta, dan wajib pajak menyelesaikannya lewat pembetulan SPT berstatus kurang bayar.

Pelajarannya: masalah timbul bukan karena saldo dipajaki, melainkan karena harta tidak dilaporkan atau tidak bisa dijelaskan asal-usulnya.

Kenapa pengusaha lebih rawan selisih data

Pengusaha, terutama UMKM, sering memakai satu rekening untuk urusan pribadi dan usaha. Freelancepajak mencatat total mutasi masuk bisa berbeda dari omzet yang dilaporkan karena transfer antarrekening sendiri, pinjaman, setoran modal, transfer keluarga, dana yang dikembalikan, pencairan investasi, dan piutang.

Ilustrasi angka: mutasi masuk setahun Rp3,2 miliar, terdiri dari omzet Rp2 miliar, pinjaman Rp800 juta, dan setoran modal Rp400 juta. Bila hanya omzet Rp2 miliar yang dilaporkan, angkanya sudah benar. Namun tanpa perjanjian pinjaman dan bukti setoran modal, selisih Rp1,2 miliar tersebut sulit dijelaskan saat diminta klarifikasi. Angka ini hanya contoh, bukan data kasus tertentu.

Rekonsiliasi rekening sebelum lapor SPT

Langkah yang disarankan Freelancepajak untuk dilakukan sebelum SPT Tahunan disampaikan:

1. Kumpulkan semua rekening yang dipakai untuk usaha atau menerima transfer terkait usaha.
2. Unduh rekening koran satu tahun penuh, 1 Januari sampai 31 Desember.
3. Klasifikasikan setiap transaksi: omzet, transfer non-usaha, biaya usaha, atau pengeluaran pribadi.
4. Cocokkan dengan faktur, kontrak, bukti bayar, dan catatan pembukuan.
5. Bandingkan hasilnya dengan omzet, harta, dan utang di SPT Tahunan.

Rekonsiliasi bertujuan agar setiap transaksi punya penjelasan dan bukti, bukan agar total mutasi harus sama dengan omzet.

Pajak apa yang berlaku bagi pengusaha

Bagi pelaku UMKM orang pribadi yang memenuhi syarat PP 20/2026, PPh final 0,5% dihitung dari omzet, bukan dari saldo. Bagi yang memakai pembukuan, pajak mengikuti laba dan tarif Pasal 17. Semua harta, termasuk saldo rekening, dicantumkan di daftar harta SPT Tahunan sebagai keterangan, bukan sebagai dasar hitungan pajak.

Pertanyaan kritis untuk otoritas pajak

• Seberapa jauh data saldo dan mutasi dipakai untuk menilai omzet, dan apakah kriterianya dipublikasikan?
• Apakah pengusaha yang memiliki dana pinjaman atau modal disetor punya jalur cepat membuktikannya sebelum SP2DK terbit?
• Bagaimana perlindungan data keuangan yang makin luas dikumpulkan, termasuk e-wallet mulai 2027?

Prinsip dasarnya, pengawasan boleh memakai saldo sebagai petunjuk, tetapi kesimpulan tidak boleh lompat dari saldo besar ke anggapan penghasilan tanpa memberi wajib pajak kesempatan menjelaskan.

FAQ

Apakah saldo akhir rekening dikenai pajak? Tidak. Saldo bukan objek pajak. Pajak dikenakan atas penghasilan, bukan atas dana yang tersimpan.

Apakah rekening bersaldo Rp1 miliar dilaporkan ke DJP? Menurut DJP, lembaga keuangan melaporkan saldo rekening secara otomatis dengan batas minimum Rp1 miliar, naik dari Rp200 juta.

Apakah saldo e-wallet juga bisa dilihat DJP? Menurut Pajakku, DJP mulai bisa mengakses data e-wallet pada 2027 untuk data tahun pajak 2026, dan saldonya tetap bukan objek pajak.

Apakah saldo rekening harus dilaporkan di SPT Tahunan? Ya, sebagai bagian dari harta. Rekening yang tidak tercantum bisa memicu SP2DK.

Apa yang terjadi bila saldo tidak sesuai dengan penghasilan yang dilaporkan? DJP dapat mengirim SP2DK untuk meminta penjelasan. Wajib pajak bisa membuktikan asal dana atau membetulkan SPT bila memang ada yang belum dilaporkan.

Apakah pinjaman dan setoran modal di rekening dianggap penghasilan? Tidak otomatis, tetapi harus dibuktikan dengan perjanjian pinjaman atau bukti setoran modal.

Apa yang sebaiknya dilakukan pengusaha sebelum lapor SPT? Pisahkan rekening pribadi dan usaha, rekonsiliasi rekening koran, dan simpan bukti setiap transaksi.

Sumber:

• DJP: Batas Minimum Saldo Rekening yang Wajib Dilaporkan Lembaga Keuangan
• Pajakku: DJP Bisa Intip Saldo e-Wallet Mulai 2027, Akankah Dikenai Pajak?
• Freelancepajak: Cara Rekonsiliasi Rekening Bank dengan SPT Tahunan
• Fakultas Vokasi UNAIR: Rekening Tak Terlaporkan Jadi Pemicu SP2DK Pajak

Urusan pajak menjadi lebih mudah

Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak BBF siap membantu  dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.

Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa  mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.

Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!

Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3702 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!

Follow dan kunjungi kami melalui: