Bandung, BBF – Pertukaran data antara lembaga keuangan dan otoritas pajak semakin diperkuat. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini wajib menyampaikan berbagai informasi keuangan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara berkala. Kebijakan…
Bandung, BBF – Data SPT Terisi Otomatis menjadi salah satu fitur yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memudahkan wajib pajak saat melaporkan SPT Tahunan. Dengan adanya fitur ini, sebagian data penghasilan dan bukti potong sudah muncul secara otomatis atau…
Bandung, BBF – Pakai PPh Final UMKM selama ini menjadi pilihan banyak pelaku usaha kecil karena tarifnya sederhana dan lebih ringan. Skema pajak ini memungkinkan pelaku UMKM membayar pajak berdasarkan persentase dari omzet tanpa harus menghitung laba bersih. Namun ke…
Bandung, BBF – Cara Hapus NPWP kini dapat dilakukan secara online melalui sistem Coretax yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Bagi wajib pajak yang usahanya sudah tidak beroperasi atau tidak lagi memenuhi kewajiban perpajakan tertentu, penghapusan NPWP dan pencabutan status…
Bandung, BBF – PPh Istri Jadi Final sering menjadi pertanyaan bagi pasangan suami istri yang sama-sama bekerja saat mengisi SPT Tahunan. Banyak wajib pajak belum memahami bahwa penghasilan istri dari satu pemberi kerja sebenarnya dapat dikenai PPh Pasal 21 yang…
Bandung, BBF – THR 2026 Kena Pajak menjadi pertanyaan yang sering muncul menjelang Lebaran. Tunjangan Hari Raya (THR) memang merupakan hak pekerja yang wajib dibayarkan paling lambat H-7 sebelum Hari Raya, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.…
Bandung, BBF – Kerahasiaan Klien dipertaruhkan menjadi isu yang ramai dibicarakan setelah terbitnya PMK 8/2026 yang mewajibkan pelaporan data konsultan pajak secara bulanan. Aturan ini mengharuskan Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) menyampaikan data konsultan pajak beserta detail kliennya…
Bandung, BBF – Data Konsultan Pajak resmi akan diterima Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara bulanan setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 8 Kebijakan ini menjadi sorotan karena untuk pertama kalinya DJP akan memperoleh informasi detail mengenai konsultan pajak beserta klien-kliennya…
