Bandung, BBF – Salah satu perubahan paling krusial dalam PP 20/2026 yang paling sering terlewat dalam diskusi perpajakan adalah soal cara penentuan omzet untuk menentukan apakah seorang wajib pajak berhak menggunakan skema PPh Final UMKM 0,5%. Ini bukan sekadar perubahan…
Bandung, BBF – Sedang dalam proses menerbitkan faktur pajak di Coretax DJP, tiba-tiba layar menampilkan notifikasi eror REG-KODJP-00024 dengan keterangan “Passphrase Tidak Valid” — dan seluruh proses terhenti. Situasi ini bukan kejadian langka. Kring Pajak DJP menerima cukup banyak laporan…
Bandung, BBF – Dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Juni 2026 yang dirilis Kamis, 11 Juni 2026, World Bank memproyeksikan perekonomian Indonesia tumbuh 5% sepanjang tahun ini. Angka itu lebih rendah dari realisasi kuartal I 2026 yang sempat mencapai…
Bandung, BBF – Di tengah kebingungan transisi dari PP 55/2022 ke PP 20/2026, tidak sedikit wajib pajak orang pribadi UMKM yang telanjur pakai norma penghitungan penghasilan neto (NPPN) untuk pelaporan SPT Tahunan 2025, padahal mereka sebenarnya masih berhak menggunakan skema…
Bandung, BBF – Pemerintah resmi menyatakan bahwa perubahan ketentuan dalam PP 20/2026 tidak menambah beban bagi pelaku UMKM. Pernyataan itu disampaikan oleh Staf Ahli Menteri UMKM Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Reghi Perdana pada Jumat, 12 Juni 2026. Tapi klaim…
Bandung, BBF – Ketika seseorang mewarisi tanah atau bangunan dan kemudian mengalihkan hak atas properti tersebut, secara umum pengalihan itu adalah objek pajak penghasilan dan PPh Final sebesar 2,5% dari nilai transaksi wajib dibayar. Tapi ada pengecualian penting yang diatur…
Bandung, BBF – Masalah ini lebih umum dari yang terlihat: tinggal di kos Jakarta, kerja di Jakarta, tapi KTP masih tercatat di kota asal. Lalu saat perlu mendaftarkan NPWP, muncul pertanyaan yang tidak ada jawaban jelasnya di mana-mana, apakah NPWP…
Bandung, BBF – Memiliki PT Perorangan berarti menerima dua jalur kewajiban pelaporan sekaligus yang harus dipenuhi secara terpisah: laporan pajak ke DJP dan laporan keuangan ke Kementerian Hukum. Kewajiban PT Perorangan sampaikan laporan keuangan ini diatur dalam Pasal 27 ayat…
