Bandung, BBF – Tidak semua pajak yang dipotong bisa dikreditkan. Hanya pajak yang bersifat tidak final yang dapat mengurangi pajak terutang dalam SPT Tahunan, sementara pajak yang dipotong dengan skema final tidak bisa dikreditkan karena kewajiban pajaknya sudah selesai pada…
Bandung, BBF – Pajak yang sudah dipungut oleh pihak ketiga, baik berupa PPh 22, PPh 23, maupun PPN, pada dasarnya bisa dikreditkan untuk mengurangi pajak terutang wajib pajak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 28 UU PPh, dengan syarat wajib pajak…
Bandung, BBF – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk kembali menunda implementasi pajak marketplace, tepatnya pemungutan PPh Pasal 22 atas pedagang yang berjualan di platform marketplace. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Purbaya pada Rabu (5/8/2026), menegaskan bahwa pemungutan PPh…
Bandung, BBF – Salah satu ketentuan yang paling menyedot perhatian dari deretan aturan baru perpajakan sepanjang Juli 2026 adalah soal syarat menjadi kuasa di bidang perpajakan. Kini, pihak lain di luar konsultan pajak dan keluarga wajib mengantongi surat keterangan terdaftar…
Bandung, BBF – Sudah menghapus pengurus atau pemegang saham lama dari susunan perusahaan, tapi namanya tetap muncul di daftar role akses Coretax DJP? Situasi ini cukup sering dialami wajib pajak badan, dan penyebabnya biasanya karena data nama pengurus atau pemegang…
Bandung, BBF – Banyak seller berstatus pengusaha kena pajak (PKP) di Shopee mungkin bertanya-tanya kenapa PPh Pasal 22 yang dipungut terasa lebih besar dari perkiraan, padahal harga produk yang mereka pasang sudah termasuk PPN. Jawabannya, Shopee siapkan fitur pemisah PPN…
Bandung, BBF – Menemukan nama sendiri tercantum dalam transaksi yang tidak pernah dilakukan tentu bikin resah, apalagi kalau itu berkaitan dengan urusan pajak. Untungnya, ada cara cek faktur pajak dan bukti potong secara mandiri lewat sistem Coretax DJP, sehingga wajib…
Bandung, BBF – Notifikasi dari akun DJP Online yang tiba-tiba muncul sering bikin jantung wajib pajak berdebar kencang, apalagi kalau isinya permintaan penjelasan atas data dan keterangan alias P2DK. Banyak yang langsung membayangkan skenario terburuk, mulai dari pemeriksaan sampai denda.…
