Bandung, BBF – Pergantian pucuk pimpinan Kementerian Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nazara pada pertengahan September 2026 ternyata membawa dampak yang cukup terasa. Dalam waktu singkat, sejumlah kebijakan strategis yang sebelumnya sudah digariskan Purbaya berubah arah setelah Suahasil resmi menjabat. Berikut rangkuman empat perbedaan sikap kebijakan yang paling menonjol antara kedua menteri tersebut.
Anggaran Program Makan Bergizi Gratis
Semasa menjabat, Purbaya sempat menyampaikan rencana menekan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga di bawah Rp200 triliun. Ia berujar telah berkomunikasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru dan meyakini efisiensi anggaran bisa dicapai lewat pemanfaatan teknologi.
Namun kondisinya berbeda di era Suahasil. Beberapa hari usai pelantikannya sebagai Menkeu, DPR justru menyetujui pagu anggaran BGN untuk program MBG senilai Rp240 triliun pada Sabtu, 19 September 2026, jauh di atas angka yang sempat disebut Purbaya.
Perombakan Pejabat di Lingkungan Kemenkeu
Purbaya sebelumnya melakukan perombakan besar-besaran terhadap jajaran pejabat, dengan mengganti 50 pegawai level Eselon II dan 350 pegawai level Eselon III selama masa jabatannya. Periode ini juga diwarnai terungkapnya sejumlah kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, termasuk dugaan korupsi transfer pricing PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang disebut-sebut merugikan negara hingga Rp2 triliun.
Suahasil mengambil langkah berbeda. Begitu resmi dilantik, ia langsung melantik 14 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan pada 21 September 2026, termasuk delapan di antaranya menempati posisi Eselon II di DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Kebijakan Pajak Marketplace yang Berubah Arah
Untuk urusan pajak marketplace, arah kebijakan kedua menteri juga bertolak belakang. Purbaya sempat berencana menunda pemungutan pajak marketplace hingga 2027, sebelum akhirnya keputusan berubah dan disepakati mulai berlaku 1 November 2026. Purbaya kala itu menyampaikan kekhawatiran bahwa kebijakan ini berpotensi berdampak pada kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.
Kondisinya berbalik di tangan Suahasil. Jadwal yang semula ditunda hingga 1 November tersebut justru dimajukan menjadi 1 Oktober 2026, jauh lebih cepat dari rencana sebelumnya.
Dana Bagi Hasil Danantara
Perbedaan sikap juga terlihat dalam urusan setoran dividen Danantara Indonesia ke kas negara. Purbaya sebelumnya sempat berjanji kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa Danantara akan menyerahkan dividen senilai Rp120 triliun kepada kas negara, dengan target pelaksanaan mulai 28 Agustus 2026.
Sementara itu, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari Suahasil terkait rencana dana tersebut. Proses pembicaraan antara Kementerian Keuangan dan Danantara disebut masih berlangsung.
FAQ
1. Kenapa kebijakan Purbaya dan Suahasil bisa berbeda jauh?
Setiap Menteri Keuangan punya kewenangan menyesuaikan kebijakan berdasarkan pertimbangan ekonomi, politik, dan prioritas pemerintahan saat itu, sehingga wajar bila arah kebijakan berubah setelah pergantian pejabat.
2. Berapa besar selisih anggaran MBG antara rencana Purbaya dan yang disetujui di era Suahasil?
Purbaya sempat menyebut angka di bawah Rp200 triliun, sedangkan pagu yang disetujui DPR di era Suahasil mencapai Rp240 triliun, selisihnya lebih dari Rp40 triliun.
3. Apakah kasus korupsi transfer pricing PT TPL sudah selesai ditangani?
Berdasarkan informasi yang beredar, kasus tersebut terungkap selama masa jabatan Purbaya dengan estimasi kerugian negara Rp2 triliun. Proses penanganannya mengikuti mekanisme hukum yang berlaku di instansi terkait.
4. Kapan sebenarnya pajak marketplace mulai berlaku?
Jadwal terbaru menyebutkan pemungutan pajak marketplace dimajukan menjadi 1 Oktober 2026, berbeda dari rencana sebelumnya yang menetapkan 1 November 2026.
5. Bagaimana kelanjutan dana bagi hasil dari Danantara?
Sampai saat ini belum ada keputusan resmi dari Menkeu Suahasil. Pembahasan antara Kementerian Keuangan dan Danantara masih berjalan, sehingga besaran maupun jadwal penyetorannya belum dipastikan.
Urusan pajak menjadi lebih mudah
Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak BBF siap membantu dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.
Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.
Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!
Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3702 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!
