Imbalan Dalam Bentuk Natura Akan Kena Pajak Penghasilan yang tidak dalam bentuk uang atau bisa dikatakan, natura yang diterima oleh wajib pajak akan dikenakan pajak. Ketentuan ini diatur dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang sudah diundangkan. …
Wajib Pajak Yang Manfaatkan Insentif, akan diawasi AR Saat ini, Ditjen Pajak (DJP) kembali meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dengan mengerahkan tenaga Account representative (AR). Baca Juga: Syarat mengajukan…
Syarat mengajukan tax amnesty Melalui rancangan Undang-undang Harmonisasi peraturan perpajakan (RUU HPP), program penungkapan sukarela (PPS) atau tax amnesty akan kembali digelar mulai 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022. Program pengungkapan sukarela ini merupakan penghapusan pajak yang seharusnya…
Ketentuan NIK sebagai NPWP Pemberlakuan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) tidak akan langsung direalisasikan ketika UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) berlaku. Menurut Dirjen Pajak Suryo Utomo, wajib pajak orang pribadi bisa melakukan aktivasi NIK…
Ungkap Harta Tahun 1985-2015 Pada PPS, Hayna Untuk Peserta tax amnesty, menurut Ditjen pajak, skema I dalam program pengampunan sukarela (PPS), untuk perolehan harta pada 1985-2015 hanya berlaku untuk peserta tax amnesty pada tahun 2016-2017. Baca Juga: Penjelasan Program Pengungkapan…
Penjelasan Program Pengungkapan Sukarela Dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), program pengungkapan sukarela menjadi salah satu ketentuan yang sudah disahkan pada 7 Oktober 2021. Tujuan dari program pengungkapan sukarela sendiri ialah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak berdasarkan asas…
Pedoman menghitung harta bersih tax amnesty jilid II Pemerintah menetapkan, ada beberapa pedoman yang bisa jadi acuan buat hitung jumlah harta bersih yang diungkapkan wajib pajak yang sudah ikut program tax amnesty tahun 2016. Baca Juga: Karyawan DJP mulai…
BisnisBestFriend – Karyawan DJP mulai aktif ke lpangan untuk mengejar dua prioritas dalam pelaksanaan berbasis kewilayahan yang dilakukan kembali setelah menurunnya level PPKM di beberapa wilayah di Indonesia. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan panduan pelaksanaan…
