Bandung, BBF – Dengan diberlakukannya Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Indonesia harus bersiap untuk membuat sertifikat elektronik (sertel) baru. Sistem Coretax yang baru ini membawa sejumlah perubahan penting, termasuk kebutuhan untuk pembaruan sertel. Sertifikat Elektronik…
Bandung, BBF – Dengan adanya Coretax, sertifikat elektronik (sertel) masih tetap diperlukan. Perlu diketahui bahwa sertifikat elektronik (sertel) masih tetap digunakan oleh wajib pajak badan untuk penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Baik itu SPT pembetulan, normal, maupun untuk tahun pajak…
Bandung, BBF – Pada awal tahun 2025, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menetapkan status force majeure pada sistem Coretax yang baru saja diluncurkan. Hal ini dilakukan guna mengatasi berbagai kendala teknis yang ditemukan…
Bandung, BBF – Penerbitan faktur pajak untuk penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak (BKP/JKP) non mewah, berdasarkan ketentuan terbaru, PKP masih bisa menggunakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% hingga 31 Maret 2025. Penggunaan Tarif PPN 11%…
Bandung, BBF – Untuk masa pajak Desember 2024, pembayaran PPh final UMKM masih bisa dilakukan melalui platform DJP Online dengan terlebih dahulu membuat kode billing. Aturan Baru dalam PMK 164/2023 Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 164/2023, ada dua cara yang…
Bandung, BBF – Meskipun Coretax Administration System (CTAS) akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025, wajib pajak masih menggunakan DJP Online untuk pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (OP) untuk tahun pajak 2024. Berikut panduan lengkap yang perlu diketahui oleh wajib…
Bandung, BBF – Penggunaan aplikasi Coretax untuk pembuatan faktur pajak telah menjadi pilihan yang praktis bagi banyak pengusaha kena pajak (PKP). Dalam aturan terbaru, terdapat ketentuan tentang penggunaan kode transaksi 04 dengan dasar pengenaan pajak (DPP) nilai lain. Berikut adalah panduan…
Bandung, BBF – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengeluarkan kebijakan baru yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 131/2024 mengenai teknis penerbitan faktur pajak. Aturan ini membawa beberapa perubahan penting yang perlu diperhatikan oleh pengusaha kena pajak (PKP). Berikut…
