Bandung, BBF – Dengan adanya Coretax, sistem administrasi perpajakan yang baru dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) semakin banyak terjadi. Coretax diharapkan dapat mengurangi kesalahan pengiriman SP2DK yang sering terjadi sebelumnya. Coretax akan…
Bandung, BBF – PMK 81/2024, mengatur jenis-jenis surat pemberitahuan (SPT) yang harus dilaporkan wajib pajak. Selain itu, PMK 81/2024 mengatur wajib pajak yang harus menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen elektronik. Jenis-Jenis SPT Masa dan SPT Tahunan berdasarkan PMK 81/2024: A.…
Bandung, BBF – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan bahwa Wajib Pajak (WP) perlu memperhatikan dua hal penting sebelum mengakses aplikasi perpajakan baru, Coretax. Aplikasi ini diharapkan akan meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan pajak di Indonesia. Verifikasi Data Wajib Pajak…
Bandung, BBF – Wajib pajak perlu memahami bahwa pemanfaatan Pajak Penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar 0,5% dihitung sejak waktu terdaftar wajib pajak (WP), bukan sejak perubahan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). Hal ini diatur dalam…
Bandung, BBF – Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% hanya untuk barang-barang mewah mulai 1 Januari 2025. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menargetkan kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi, sekaligus melindungi rakyat kecil dari…
Bandung, BBF – Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa mulai tahun 2025, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% akan diberlakukan khusus untuk barang-barang yang berkategori mewah. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus menargetkan kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Kategori…
Bandung, BBF – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baru-baru ini mengumumkan bahwa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk tahun pajak 2024 masih harus menggunakan sistem DJP Online. Coretax, sistem perpajakan baru yang diharapkan akan meningkatkan efisiensi layanan perpajakan,…
Bandung, BBF – Lembaga riset yang bergerak di bidang makro ekonomi, Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menilai kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen tidak hanya menekan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK)…
