Ditjen Pajak (DJP) kembali mengingatkan kepada wajib pajak, jika mempunyai harta yang belum dibaliknama, tetap harus diungkap dalam program pengungkapan sukarela (PPS) Baca Juga: Wedding Organizer, Kena Pajak Gak? Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Yudha Wijaya, mengingatkan kepada para peserta…
Organisasi Masyarakat (ormas) merupakan sebuah organisasi yang dibentuk langsung oleh masyarakat dengan sukarela, atas dasar kepentingan, kegiatan dan bertujuan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara. Kita semua tentu tau, jika ormas merupakan sebuah nirlaba yang bertujuan sosial, kemasyarakatan atau lingkungan yang…
Wedding organizer (WO) adalah tim wedding coordinator yang bekerja bersama untuk membantu pelaksanaan acara pernikahan kamu. Mereka bertugas kurang lebih sama dengan wedding planner tetapi pada garis waktu yang lebih singkat. Baca Juga: Pernah Ikut Tax Amnesty Tapi hartanya belum semua diungkap Lalu, apakah WO juga…
Ketika kamu dapat email imbauan tentang program pengungkapan sukarela (PPS) dari Ditjen Pajak (DJP) sebaiknya abaikan atau balas? Jika kamu sudah mengungkapkan semua harta ke dalam SPT Tahunan, kamu boleh mengabaikan surat tersebut. Namun jika sebaliknya, ada baiknya kamu memanfaatkan…
BBFNews,- Menurut Ditjen Pajak (DJP) jika kamu dapet email imbauan PPS, tapi tanpa data harta atau utang jangan panik dulu. Karena email itu hanya sekadar informasi untuk semua wajib pajak. “Jika email yang dimaksud berisi imbauan secara umum tentang PPS tanpa mencantumkan…
Penting ! Keterangan Yang Harus Dicantumkan Dalam Faktur Pajak Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 PER-03/PJ/2022, keterangan tentang penyerangan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) harus dicantumkan dalam faktur pajak paling sedikit memuat beberapa hal. Baca Juga:…
Lima Jenis Jasa Kena Pajak (JKP) Yang Dikenakan PPN Kebijakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 71 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), telah mengatur lima jenis JKP tertentu yang akan dipungut PPN. Baca Juga: Jalan-Jalan Saat…
Transaksi Kripto Lewat Exchanger Tidak terdaftar, Akan Dikenakan Tarif lebih tinggi Jika kamu bermain kripto, lalu melakukan transaksi dengan exchanger yang tidak terdaftar di Bappebti maka tarif PPN dan PPh Pasal 22 akan dikenakan tarif yang lebih tinggi dibandingkan bertransaksi…
