Semakin Banyak Data, Maka Ada Tindak Lanjut melalui SP2DK, hal tersebut merupakan aktivitas rutin yang dilakukan oleh otortitas pajak. Seperti diketahui, SP2DK adalah surat yang diterbitkan kepala KPP untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan…
Apa Perbedaan antara SKTD dan E-SKTD? Secara sederhana, SKTD merupakan surat keterangan yang menyatakan wajib pajak mendapatkan fasilitas tidak dipungut PPN atas impor atau penyerahan alat angkutan tertentu dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) yang terkait dengan alat angkutan tetetentu.…
Meski sudah memasuki lanjut usia (lansia), kantor pajak tetap meminta untuk mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Baca Juga: Sudah Pensiun Masih Harus Lapor SPT? Padah Udah Lansia.. Tetap, meskipun sudah lansia, jika lansia yang bersangkutan melakukan transaksi pemberlian properti,…
Jika wajib pajak sudah tidak bekerja atau sudah pensiun, tetap wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan selama NPWP masih aktif dan masih dapat penghasilan, baik dari dana pensiun atau sumber lainnya. Baca Juga: Batasan PKP Bakal Turun? Yang Jadi PKP…
Kita tahu threshold atau batasan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berlaku saat ini yaitu Rp 4,8 miliar. Namun Ditjen Pajak (DJP) sedang menyelesaikan kajian mendalam sebelum memutuskan untuk menurunkan threshold PKP. Baca Juga: Wajib Pajak Jadi Sorotan AR Semakin Diuntungkan…
Dalam melakukan pengawasan, ternyata Ditjen Pajak (DJP) mempunyai daftar prioritas pengawasan (DPP). Dengan adanya daftar prioritas ini, tentu akan memudahkan account representative (AR) untuk melakukan pengawasan. Baca Juga: PPh Final UMKM Harus Disetor Tiap Bulan Ya Darimana DJP tau, wajib…
Penerbitan surat permintaan penjelasan data/keterangan (SP2DK), bukan bertujuan untuk menagih, seperti surat tagihan pajak (STP) atau surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), tapi SP2DK diterbitkan oleh KPP untuk meminta penjelasan data/keterangan kepada wajib pajak tentang dugaan belum terpenuhinya kewajiban perpajakan…
Demi mencapai target penerimaan yang sudah ditetapkan pada APBN 2023, Ditjen Pajak (DJP) akan meningkatkan pengawasan pada sektor usaha tertentu yang tumbuh positif pada tahun depan. Pengawasan ini, dilakukan melalui data dan informasi yang valid yang sudah dikumpulkan, dan akan…
