Bandung, BBF – Kalau kamu selama ini ngerasa urusan NPWP, NITKU, dan PKP itu cuma perkara formalitas, sekarang waktunya berubah mindset. Mulai pertengahan 2025.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi merombak aturan administratif lewat PER-7/PJ/2025. Semua diatur ulang, disesuaikan dengan sistem baru: Coretax.
Langkah ini bukan cuma upgrade sistem, tapi juga penertiban besar-besaran dari sisi identitas dan status perpajakan wajib pajak. Dan ya, kamu harus tahu ini sekarang sebelum bingung sendiri nanti.
Kenapa Aturan Ini Penting Buat Kamu yang Punya NPWP, NITKU dan PKP?
Karena perubahan ini ngaruh banget ke hak dan kewajiban perpajakan kamu. Baik sebagai individu, pemilik usaha, konsultan pajak, bahkan pengelola yayasan.
Sekali kamu pegang NPWP, sistem DJP otomatis memetakan kamu ke sejumlah status, hak, dan kewajiban. Nah, PER-7/PJ/2025 ini jadi semacam user manual yang baru: siapa kamu, statusmu apa, dan apa aja yang harus kamu taati di sistem Coretax.
6 Hal yang Diatur Dalam PER-7/PJ/2025
Untuk kamu yang pengin langsung ke intinya, ini dia enam ruang lingkup utama aturan baru DJP:
1. Administrasi NPWP: Kini Lebih Tertib dan Tersistem
Mulai dari pengajuan NPWP baru, penghapusan, hingga perubahan data kini semua melalui Coretax. Kamu nggak bisa lagi asal kirim dokumen ke KPP tanpa mengikuti alur sistem online ini.
Setiap wajib pajak juga bakal terhubung dengan NIK dan NITKU (Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha). Yang punya lebih dari satu lokasi usaha? Harus punya NITKU terpisah untuk masing-masing tempat.
NPWP bukan sekadar nomor, tapi identitas utama dalam sistem perpajakan. Dalam aturan baru ini, ada beberapa perubahan penting:
Pendaftaran NPWP kini lebih fleksibel, termasuk bagi keluarga dan unit usaha kecil.
NITKU menggantikan NPWP Cabang, sehingga setiap tempat usaha memiliki identitas tersendiri.
Penghapusan NPWP lebih terstruktur, dengan prosedur yang lebih jelas bagi wajib pajak nonaktif.
Bagi pelaku usaha, perubahan ini berarti lebih sedikit kebingungan dalam administrasi pajak. Tidak perlu lagi mengurus NPWP cabang yang terpisah, cukup gunakan NITKU untuk setiap lokasi usaha.
2. Pengukuhan & Administrasi PKP: Nggak Bisa Ngeles Lagi
Sekarang pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan berbasis data yang lebih ketat. DJP bakal lihat dari jenis usaha, omzet, hingga lokasi usaha yang diverifikasi lewat NITKU tadi.
Kalau kamu pengusaha, siap-siap transparan. Sistem ini otomatis akan mengawasi apakah kamu sebenarnya sudah layak PKP tapi belum mendaftar.
Menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) bukan hanya soal status, tapi juga tanggung jawab. Dalam aturan baru ini, DJP memperjelas beberapa hal:
Proses pengukuhan PKP lebih transparan, dengan pengawasan yang lebih ketat.
Ada masa transisi hingga Desember 2025, memberi waktu bagi pengusaha untuk menyesuaikan diri.
- Pencabutan PKP kini memiliki prosedur yang lebih jelas, menghindari kebingungan bagi wajib pajak.
Bagi bisnis yang sudah berstatus PKP, aturan ini memastikan bahwa mereka tetap memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih terstruktur.
3. Penambahan Status Wajib Pajak: Gampang Tapi Harus Taat
Dulu banyak WP yang jadi “silent” NPWP aktif tapi nggak jelas statusnya. Dengan aturan ini, kamu harus pilih: sebagai WP OP, WP Badan, WP Instansi Pemerintah, atau lainnya. Dan, status ini menentukan dokumen apa yang harus kamu submit di masa depan.
Misal kamu konsultan pajak? Harus tambah status sebagai kuasa dulu lewat sistem. Kalau nggak? Surat kuasa ditolak, akses data WP klien diblok.
Selain NPWP dan PKP, aturan ini juga mencakup aspek lain dalam administrasi pajak:
Penambahan status wajib pajak kini lebih sistematis, termasuk perubahan data wajib pajak.
Pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lebih terintegrasi, memudahkan pemilik properti.
Dokumen dan formulir pajak kini lebih jelas, sehingga wajib pajak tidak perlu bingung mencari format yang benar.
Dengan sistem Coretax, semua proses ini menjadi lebih terpusat dan mudah diakses. Tidak ada lagi prosedur yang membingungkan atau dokumen yang sulit ditemukan.
4. Pendaftaran Objek Pajak PBB: Nggak Bisa Cuma Bayar Aja
Punya tanah atau bangunan? Kamu wajib daftarkan objek PBB-mu secara sistematis. Sebelumnya banyak WP yang cuma bayar tanpa data yang lengkap. Sekarang, DJP minta data lengkap objek, lokasi, ukuran, hingga peruntukannya. Semua lewat saluran yang ditentukan dalam aturan baru ini.
5. Dokumen & Formulir Baru: Nggak Bisa Pakai Format Lama
PER-7/PJ/2025 juga menyediakan template baru dokumen dan formulir NPWP. Baik untuk pengajuan, penghapusan, perubahan, maupun permohonan pengukuhan PKP. Semua disesuaikan dengan logika sistem Coretax. Tips: Simpan template terbaru yang disediakan di sistem, dan jangan pakai file PDF lama dari Google. Bisa-bisa langsung ditolak.
6. Saluran Resmi DJP & Dokumen Elektronik: Nggak Ada Celah Asal Kirim
DJP sekarang memperjelas: Kalau kamu mau menggunakan hak atau memenuhi kewajiban, harus lewat saluran resmi yang disebut dalam aturan. Coretax, laman resmi DJP, KPP terdaftar, atau saluran integrasi lain yang terhubung langsung ke sistem.
Dan semua dokumen? Wajib sesuai format. Baik itu PDF, XML, hingga e-form yang auto-verifikasi.
Transformasi Ini Nggak Bisa Dihindari
Sekarang semua berubah. Dan mau nggak mau, NPWP, NITKU, PKP, dan seluruh hak serta kewajiban perpajakan kamu bakal berjalan di atas sistem baru. Kalau kamu ngerti alurnya, semua jadi lebih ringan. Tapi kalau nggak aware dari sekarang, bisa-bisa tertinggal dan ditolak sistem.
Jadi, yuk mulai atur dokumen kamu sesuai PER-7/PJ/2025. Karena urusan pajak sekarang bukan cuma soal bayar, tapi juga soal tertib digital.
Urusan pajak menjadi lebih mudah
Bukan hanya kemudahan, bisnis best friend siap membantu sahabat bbf dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.
Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.
Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!
Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3701 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!
