Bandung, BBF – Mulai 1 Agustus 2026, Tokopedia dan TikTok Shop resmi menerapkan pemungutan PPh Pasal 22 sesuai ketentuan PMK 37 Bagi seller yang memenuhi syarat, cara mengajukan SKB PPh Pasal 22 penting diketahui agar transaksi penjualan tidak dipotong pajak…
Bandung, BBF – Ditjen Pajak (DJP) resmi mengumumkan bahwa seluruh kertas kerja proses bisnis, mulai dari pengawasan hingga banding, akan diintegrasikan ke dalam sistem coretax secara bertahap mulai bulan ini. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto…
Bandung, BBF – Wajib pajak yang ingin mengganti kuasa perpajakannya perlu memahami bahwa penunjukan kuasa pajak baru tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa mencabut kuasa sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026 (PMK 44/2026), wajib pajak wajib mencabut…
Bandung, BBF – Wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk menjalankan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu. Namun, kewajiban kuasa wajib pajak ini tidak bisa dijalankan sembarangan karena diatur secara rinci dalam PMK 44/2026, lengkap…
Bandung, BBF – Ketentuan baru menegaskan bahwa kuasa pajak yang langgar UU perpajakan dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan ini tertuang dalam PMK 44/2026, yang mengatur secara rinci kewajiban dan larangan bagi seorang kuasa yang ditunjuk mewakili…
Bandung, BBF – Ditjen Pajak (DJP) mencatat capaian signifikan dengan menjaring ratusan ribu WP dormant dan mengaktifkannya kembali sepanjang 2025. Total 143.449 wajib pajak yang sebelumnya berstatus nonaktif berhasil dihidupkan kembali kewajiban perpajakannya melalui sistem coretax, memberikan tambahan penerimaan negara…
Bandung, BBF – Pertanyaan soal PKP di marketplace kerap muncul dari pedagang online yang omzetnya sudah melewati batas Pengusaha Kena Pajak. Banyak yang mengira status PKP membuat perhitungan PPh Pasal 22 berubah, padahal ketentuannya tetap sama. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)…
Bandung, BBF – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 (PP 20/2026) sebagai perubahan atas PP 55 Aturan ini ditetapkan dan berlaku sejak 22 April 2026. Banyak pengusaha menyimpulkan era tarif Stengah Persen berakhir setelah membaca beleid tersebut, padahal…
