Bandung, BBF – Berlakunya ketentuan PMK 37/2025 pada Agustus mendatang membuat penyedia marketplace akan memungut pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pedagang online dalam negeri (merchant). Dasar pengenaan PPh 22 marketplace ini menjadi hal penting yang perlu dipahami oleh seluruh…
Bandung, BBF – Ditjen Pajak (DJP) menegaskan memiliki database yang lengkap sehingga dapat menelusuri kebenaran omzet di bawah Rp500 juta yang dilaporkan pedagang online kepada penyedia marketplace. Penegasan ini disampaikan Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Hantriono Joko Susilo, menyusul…
Bandung, BBF – Pemerintah resmi menerbitkan aturan yang membawa pokok perubahan dalam PP 20/2026, mengubah sejumlah pasal penting terkait PPh Final dan menambahkan ketentuan baru yang berkaitan dengan status keanggotaan Indonesia di OECD. Perubahan ini tidak berdiri sendiri, melainkan bagian…
Bandung, BBF – Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa pendataan dalam rangka sensus ekonomi bukan untuk pajak. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan kesalahpahaman yang selama ini beredar di masyarakat, terutama di kalangan pelaku usaha kecil yang sempat khawatir data mereka…
Bandung, BBF – Pedagang online dalam negeri (seller) perlu menyampaikan sejumlah informasi ke penyedia marketplace tempat mereka berjualan. Salah satu yang wajib disiapkan adalah surat pernyataan omzet yang menyatakan bahwa peredaran bruto merchant tidak lebih dari Rp500 juta setahun. Surat…
Bandung, BBF – Banyak pengusaha yang keberatan dengan sistem kirim PPN bukan karena tidak mau bayar pajak. Masalahnya jauh lebih dalam dari itu: mereka terjebak dalam ketidakadilan struktural yang dibiarkan bertahan sejak 2014. Ketika kamu wajib memungut PPN 11% dari…
Bandung, BBF – Surat itu sudah di tangan. Berita Acara SP2DK resmi diterima, dan sekarang DJP menunggu jawabanmu. Banyak wajib pajak panik di titik ini, bingung harus berbuat apa, ke mana harus merespons, dan berapa lama waktu yang tersisa. Padahal,…
Bandung, BBF – DJP bisa memindahkan uang pajak kamu tanpa kamu minta. Bukan kesalahan sistem, bukan juga kekeliruan, ini adalah kewenangan resmi yang diatur undang-undang. Ternyata, ada kondisi-kondisi tertentu di mana pembayaran pajak yang sudah kamu setor bisa dipindahbukukan secara…
