Bandung, BBF – Salah satu pertanyaan yang sering muncul saat Wajib Pajak ingin mengakhiri penunjukan kuasa pajak adalah kapan pencabutan kuasa mulai berlaku secara resmi. Memahami waktu berlakunya pencabutan sangat penting agar Wajib Pajak tidak salah menghitung status hukum kuasa…
Bandung, BBF – Pertanyaan mengenai apakah kerabat bisa jadi kuasa pajak kerap muncul di kalangan Wajib Pajak yang ingin menunjuk anggota keluarga untuk mengurus kewajiban perpajakannya. Pemerintah memberikan batasan anggota keluarga yang dapat ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak tanpa perlu…
Bandung, BBF – Wajib Pajak UMKM yang selama ini menggunakan skema PPh Final 0,5% kini memiliki kejelasan mengenai cara mengajukan Suket melalui sistem Coretax. Kebijakan ini menjadi kabar baik bagi pelaku usaha yang bertransaksi dengan pihak pemotong atau pemungut pajak…
Bandung, BBF – Bagi pelaku UMKM yang menggunakan skema PPh Final 0,5%, memahami apa fungsi utama Suket menjadi hal penting sebelum melakukan transaksi dengan pihak pemotong atau pemungut pajak. Surat Keterangan (Suket) PPh Final UMKM tidak sekadar dokumen administratif, tetapi…
Bandung, BBF – Beberapa Wajib Pajak UMKM mengeluhkan kenapa Suket tidak bisa diunduh padahal seluruh persyaratan pengajuan sudah dipenuhi di sistem Coretax. Kondisi ini cukup umum terjadi dan bukan berarti ada kesalahan pada pengajuan yang dilakukan Wajib Pajak. Surat Keterangan…
Bandung, BBF – Ketika pengajuan Suket PPh Final UMKM gagal diunduh padahal syarat sudah terpenuhi, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memahami cara mengetahui Suket pernah diterbitkan atau belum atas nama Wajib Pajak yang bersangkutan. Informasi ini penting agar Wajib…
Bandung, BBF – Kewajiban memiliki SKT Kuasa WP bagi pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak merupakan klausul baru yang diatur dalam PMK 44 Ketentuan ini penting dipahami karena SKT dalam konteks kuasa wajib pajak berbeda dengan SKT yang…
Bandung, BBF – Rumah warisan yang hendak dijual sering tertahan di kantor notaris karena satu kewajiban yang belum dipenuhi, yaitu pembayaran PPh final atas pengalihan hak tanah dan bangunan. Notaris atau PPAT dilarang menandatangani akta jual beli sebelum ada bukti…
