Lembaga non-profit seperti ACT (aksi cepat tanggap) merupakan lembaga yang seharusnya bertujuan untuk memberi bantuan, memecahkan masalah, dan bersifat tidak mencari keuntungan dengan tujuan mensejahterakan (pribadi). Baca Juga: Ungkap harta tidak sesuai Kena pembatalan suket PPS Boleh gak? lembaga non-profit…
Masih Ada Yang Keliru, Restoran Itu Dikenakan PPN atau PB1? Biarpun sama-sama transaksi jual beli, tapi PPN dan PB1 itu tentu berbeda, pajak pertambahan nilai (PPN) dipungut langsung oleh Pemerintah Pusat, sedangkan pajak restoran/PB1 (Pajak Bangunan 1), dipungut oleh Pemerintah…
Setelah tarif PPN naik dari 10% menjadi 11% per April 2022, kini datang lagi kabar yang sedikit bisa mengerenyitkan dahi. Ditjen Pajak (DJP) menyatakan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% bisa diimplementasikan sebelum tahun 2025, begitu kabar yang disampaikan…
Beberapa waktu lalu, ada seorang wajib pajak yang melakukan tindak pidana dibidang perpajakan, tersangka dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Timur, melaporkan tersangka karena dengan sengaja tidak melaporkan SPT Tahunan PPh orang pribadi…
Kamu, pernah ikut tax amnesty tahun 2016, tapi hartanya belum diungkap semua? Saran dari Ditjen Pajak (DJP) sebaiknya kamu ikut program pengungkapan sukarela (PPS) Menurut Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama “buat wajib pajak orang pribadi dan badan…
Besfriendnews Pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi dan badan sudah terlewati. Kemudian, DJP punya wewenang untuk menyatakan SPT yang dilaporkan berstatus tidak lengkap melalui penelitian. Mengacu pada Peraturan Dirjen Pajak PER-02/PJ/2019, ada 8 kondisi yang membuat SPT tidak lengkap. Baca…
Di Indonesia, bayar pajak adalah sebuah hal yang sangat terpaksa harus dilakukan. Kenapa? Karena jika tidak membayar, maka kita mendapat masalah dikemudian hari. Hal ini sangat jauh berbeda dengan Swedia. Bagi kebanyakan orang Swedia, membayar pajak yang tinggi adalah sebuah…
NIK=NPWP auto jadi wajib pajak Pada tahun 2023 mendatang akan diimplementasikan penggunaan Nomor Induk kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Baca Juga: 3 hal ini, bisa bikin wajib pajak dalam posisi berbahaya Dirjen Pajak Suryo Utomo menegaskan, dengan…
