Bandung, BBF – Akun Coretax WP Badan perlu diamankan dengan memastikan data dan akses pihak yang terhubung di dalam sistem sudah benar. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meminta wajib pajak badan untuk secara berkala memeriksa data terkait seperti person in charge…
Bandung, BBF – Perpanjang Waktu Lapor SPT menjadi salah satu hal yang sedang dipertimbangkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini muncul karena batas waktu pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi bertepatan dengan periode libur dan cuti bersama Lebaran. Jika…
Bandung, BBF – Banyak wajib pajak bingung ketika ingin melaporkan utang di SPT Tahunan tetapi tidak menemukan tombol tambah utang di dalam form pelaporan. Padahal sebenarnya pelaporan utang tetap bisa dilakukan selama SPT masih dalam status konsep. Jika tombol tambah…
Bandung, BBF – Dividen direinvestasikan tetap perlu dilaporkan dalam SPT Tahunan orang pribadi. Meskipun dividen tersebut tidak dikenai pajak karena direinvestasikan, wajib pajak tetap harus mencantumkannya dalam laporan SPT sebagai bagian dari administrasi perpajakan. Dengan kata lain, dividen direinvestasikan bukan…
Bandung, BBF – Cara Upgrade NPWP Lama ke NPWP Baru sebenarnya tidak perlu dilakukan secara manual oleh wajib pajak. Saat ini Direktorat Jenderal Pajak telah menggunakan format NPWP 16 digit, tetapi NPWP lama tetap dapat digunakan karena sistem DJP secara…
Bandung, BBF – Status SPT Setelah Menikah pada dasarnya mengikuti kondisi pada akhir tahun pajak. Artinya, jika seseorang menikah pada tahun berjalan misalnya pada Juni 2025 maka saat melaporkan SPT Tahunan 2025 statusnya sudah dianggap kawin. Namun soal pelaporannya, pasangan…
Bandung, BBF – Emas Antam Indonesia kini memiliki kewajiban baru terkait penyampaian data kepada otoritas pajak. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2026 (PMK 8/2026) menetapkan PT Emas Antam Indonesia sebagai salah satu Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan…
Bandung, BBF – Compliance risk management kini menjadi salah satu alat utama yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan pengawasan terhadap wajib pajak. Melalui pendekatan ini, pengawasan dan pemeriksaan pajak tidak lagi dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan analisis risiko…
