Bandung, BBF – Wajib pajak yang mengabaikan panggilan otoritas pajak perlu waspada. SP2DK bisa lanjut pemeriksaan intelijen apabila hasil tindak lanjutnya menyimpulkan bahwa wajib pajak tidak ditemukan, tidak dikenal, ataupun tidak diketahui keberadaannya. Kapan SP2DK Bisa Lanjut Pemeriksaan Intelijen Kegiatan…
Bandung, BBF – Pemanfaat barang digital dan/atau jasa digital dari luar negeri kini mendapat kepastian baru. PPN Transaksi Digital yang dipungut melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) dapat dikreditkan oleh pembeli sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.…
Bandung, BBF – Pengusaha yang omzetnya dalam satu tahun buku telah melebihi Rp4,8 miliar wajib mengajukan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga penting bagi wajib pajak untuk memahami kapan WP wajib jadi PKP agar tidak terlambat memenuhi kewajibannya. Untuk…
Bandung, BBF – Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 membuat PT tak lagi dapat memanfaatkan skema PPh Final UMKM, sehingga banyak pelaku usaha kini mulai mencari cara mendapatkan Tax Holiday sebagai salah satu fasilitas PPh Badan yang paling…
Bandung, BBF – Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 membawa perubahan penting bagi pelaku usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT), sehingga banyak wajib pajak kini mencari alternatif insentif untuk PT yang sebelumnya mengandalkan skema PPh Final UMKM. Melalui aturan…
Bandung, BBF – Pihak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak terdiri dari konsultan pajak, pihak lain, dan keluarga. Konsultan pajak dibuktikan dengan izin konsultan pajak yang sah, sedangkan pihak lain dapat dibuktikan melalui surat keterangan terdaftar (SKT). Adapun keluarga…
Bandung, BBF – KPP Pratama Bandung Cicadas menggelar sosialisasi pada 21 Juli 2026 mengenai PMK 44/2026, aturan terbaru yang mengatur tata cara penunjukan kuasa wajib pajak secara daring, termasuk ketentuan mengenai surat kuasa khusus yang selama ini banyak belum dipahami…
Bandung, BBF – Dalam rangka pengawasan kepatuhan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menerbitkan lima jenis surat imbauan kepada wajib pajak sebagai tindak lanjut dari penelitian kepatuhan formal. Ketentuan ini diatur secara rinci dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-8 Berdasarkan…
