Besfriendnews Pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi dan badan sudah terlewati. Kemudian, DJP punya wewenang untuk menyatakan SPT yang dilaporkan berstatus tidak lengkap melalui penelitian. Mengacu pada Peraturan Dirjen Pajak PER-02/PJ/2019, ada 8 kondisi yang membuat SPT tidak lengkap. Baca…
Di Indonesia, bayar pajak adalah sebuah hal yang sangat terpaksa harus dilakukan. Kenapa? Karena jika tidak membayar, maka kita mendapat masalah dikemudian hari. Hal ini sangat jauh berbeda dengan Swedia. Bagi kebanyakan orang Swedia, membayar pajak yang tinggi adalah sebuah…
NIK=NPWP auto jadi wajib pajak Pada tahun 2023 mendatang akan diimplementasikan penggunaan Nomor Induk kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Baca Juga: 3 hal ini, bisa bikin wajib pajak dalam posisi berbahaya Dirjen Pajak Suryo Utomo menegaskan, dengan…
Terkait pembebasan tentang pajak penghasilan pajak atas dividen, Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan. Yang dikecualikan dari objek pajak adalah dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham (RUPS). Berdasarkan PMK 18/2021, dividen dapat dikecualikan dari pengenaan PPh final sebesar 10% apabila…
Ditjen Pajak (DJP) mempunyai aplikasi compliment risk management (CRM) fungsi penegakan hukum untuk melakukan penegakan hukum, sesuai dengan Pasal 37 sampai 42 UU KUP. Direktur Penegakan Hukum DJP Eka Sila Kusna Jaya mengatakan ada 3 tindak pidana perpajakan yang membuat…
Dalam peraturan DIrjen Pajak No.PER-03/PJ/2022 pengusaha kena pajak (PKP) wajib menggunakan kode faktur pajak 05 untuk penyerahan yang PPN nya dipungut dengan besaran tertentu. Baca Juga: Sekarang, Mau Minjem Uang Aja Ada Pajaknya Dengan PER-03/PJ/2022, kode transaksi 05 perlu digunakan…
DJP Punya Aplikasi Baru Buat Pantau Wajib Pajak Ditjen Pajak (DJP) sudah resmi meluncurkan aplikasi Complimance Risk Management (CRM) bernama Fungsi Penegakan hukum dan fungsi penilaian. Baca Juga: Sekarang, Mau Minjem Uang Aja Ada Pajaknya Kedua aplikasi tersebut merupakan alat…
Dalam Pasal 7 ayat (2a) UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), wajib pajak UMKM yang memperoleh omzet 500 juta dalam 1 tahun pajak tidak memiliki kewajiban untuk menyetor PPh final dengan tariff 0,5%. Baca Juga: Sekarang, Mau Minjem Uang…
