Bandung, BBF –Kalau kamu menerima gaji dari dua kantor atau lebih, wajar kalau muncul pertanyaan soal Cara Hitung Biaya Jabatan. Apakah biayanya digabung? Dibatasi satu kali saja? Atau bisa dihitung di masing-masing pemberi kerja? Tenang, aturannya sudah jelas dan justru…
Bandung, BBF – Menjelang akhir tahun, banyak HR dan bagian keuangan kembali bertanya soal PPh 21 Desember. Masih pakai tarif efektif rata-rata (TER) seperti bulan-bulan sebelumnya, atau ada perlakuan khusus? Jawabannya tegas: PPh 21 Desember tidak dihitung pakai TER, melainkan…
Bandung, BBF – Isu tarif PPN selalu jadi topik sensitif. Setiap kali harga kebutuhan naik, harapan publik hampir selalu sama: “PPN diturunin dong.” Tapi faktanya, pemerintah justru memilih mempertahankan tarif PPN yang ada. Pertanyaannya, kenapa? Jawabannya akhirnya disampaikan secara terbuka…
Bandung, BBF – Dalam kegiatan ekspor, tidak semua barang bisa langsung keluar dari wilayah pabean tanpa pemeriksaan. Dalam kondisi tertentu, Ketentuan pemeriksaan barang ekspor secara fisik dapat dilakukan oleh Bea dan Cukai untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan…
Bandung, BBF – Kalau kamu pelaku usaha dan merasa urusan pajak justru menghambat kegiatan bisnis, sekarang ada jalur resmi yang bisa kamu gunakan. Pemerintah membuka ruang pengaduan melalui Satgas P2SP untuk menampung berbagai kendala yang dihadapi dunia usaha, termasuk persoalan…
Bandung, BBF – Bagi PKP dengan transaksi tinggi, proses Download Faktur Pajak Keluaran sering terasa merepotkan jika dilakukan satu per satu. Apalagi saat mendekati pelaporan SPT Masa PPN, kebutuhan data faktur dalam jumlah besar jadi tidak terhindarkan. Kabar baiknya, DJP…
Bandung, BBF – Menjelang momen hari raya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali mengingatkan satu hal penting: pegawai pajak tidak boleh terima parsel dalam bentuk apa pun. Imbauan ini bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari komitmen DJP menjaga integritas dan kepercayaan…
Bandung, BBF – Dalam kondisi tertentu, wajib pajak sebenarnya tidak perlu dipotong atau dipungut Pajak Penghasilan (PPh). Namun, agar pemotong pajak memiliki dasar hukum, wajib pajak perlu mengantongi Surat Keterangan Bebas PPh dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kabar baiknya, sekarang…
