Bandung, BBF – Pemda Kabupaten Kota di seluruh Indonesia kini memiliki kewajiban penting untuk menyerahkan data dan informasi perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kewajiban ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026, yang menetapkan pemerintah daerah…
Bandung, BBF – Syarat Baru Perpanjangan SPT kini resmi mengalami penyesuaian setelah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan PER-3 Aturan terbaru ini mengubah ketentuan sebelumnya yang diatur dalam PER-11/PJ/2025, terutama terkait siapa saja wajib pajak yang berhak mengajukan perpanjangan dan dokumen…
Bandung, BBF – Kekayaan Bupati Natuna Cen Sui Lan menjadi sorotan publik setelah data LHKPN menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan dalam kurun waktu satu tahun. Berdasarkan data yang beredar dari situs e-LHKPN KPK, total harta Cen Sui Lan tercatat naik…
Bandung, BBF – Lapor SPT DJP Online dulu dikenal sebagai proses yang cepat dan sederhana. Banyak wajib pajak hanya membutuhkan waktu sekitar 5–10 menit untuk menyelesaikan pelaporan, mulai dari login, mengisi data, mengunggah lampiran, hingga submit. Namun, sejak peralihan ke…
Bandung, BBF – Memiliki status Pegawai Tetap dan Freelance sering menimbulkan pertanyaan saat pelaporan pajak, terutama terkait penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Jawabannya, bisa, selama penghasilan freelance tersebut masuk kategori pekerjaan bebas dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan DJP. Penting…
Bandung, BBF – Jika NPWP Terdaftar Tahun 2020, maka pengajuan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) tidak mengikuti ketentuan wajib pajak baru, melainkan mengikuti aturan untuk wajib pajak lama. Artinya, pemberitahuan penggunaan NPPN harus disampaikan paling lambat dalam 3 bulan pertama…
Bandung, BBF – NPWP Istri Gabung Suami menjadi salah satu pertanyaan yang sering muncul saat pelaporan realisasi investasi dividen melalui Coretax. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kring Pajak menegaskan bahwa jika NPWP istri telah digabung dengan suami, maka pelaporan realisasi…
Bandung, BBF – Relaksasi Pelaporan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2025 hanya diberikan selama satu bulan, yaitu sampai 30 April 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa kebijakan ini bukan perpanjangan batas waktu pelaporan, melainkan penghapusan sanksi administratif bagi wajib…
