Bandung, BBF – Pemerintah Indonesia baru-baru ini menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.
Meskipun pemerintah menyebutkan bahwa kenaikan ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mempercepat pemulihan ekonomi, banyak pihak yang merasa kebijakan ini lebih berdampak pada masyarakat.
PPN Jadi Beban Tambahan bagi Masyarakat
Kenaikan PPN menjadi 12% akan menambah beban biaya hidup bagi masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah. Diperkirakan, keluarga miskin akan menanggung kenaikan pengeluaran hingga Rp 101.880 per bulan atau Rp 1,2 juta per tahun.
Sementara keluarga menengah menghadapi penambahan pengeluaran hingga Rp 354.293 per bulan atau Rp 4,2 juta per tahun. Ini tentu akan mempengaruhi konsumsi rumah tangga dan kesejahteraan masyarakat.
Dampak pada Inflasi
Kenaikan PPN juga dianggap dapat meningkatkan inflasi. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022 menyebabkan inflasi meningkat hingga 4,94% pada bulan Juli. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan harga barang dan jasa naik, yang pada akhirnya memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.
Kebijakan yang Tidak Adil
Beberapa pihak berpendapat bahwa kenaikan PPN ini tidak adil karena lebih banyak menargetkan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat kelas atas. Misalnya, barang-barang mewah seperti rumah sakit VIP, pendidikan internasional berbiaya tinggi, dan produk makanan premium tetap terkena PPN.
Sementara barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, telur, dan gula pasir tetap bebas dari PPN.
Kebijakan yang Tidak Memperhatikan Kondisi Masyarakat
Meskipun pemerintah menyatakan bahwa kenaikan PPN bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, banyak pihak yang merasa kebijakan ini tidak memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang masih belum pulih dari dampak pandemi. Kenaikan PPN yang terlalu cepat dapat memperburuk situasi ekonomi yang sudah kritis.
Kenaikan PPN menjadi 12% merupakan kebijakan yang harus dipertimbangkan dengan matang. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah.
Kebijakan yang adil dan berpihak pada rakyat adalah yang paling penting untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Urusan pajak menjadi lebih mudah
Bukan hanya kemudahan, bisnis best friend siap membantu sahabat bbf dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan,serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.
Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis! Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3701 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!
