Bandung, BBF – Ribuan dapur MBG sudah beroperasi di seluruh Indonesia, triliunan rupiah sudah mengalir, tapi berapa banyak pengelolanya yang benar-benar paham bahwa mereka terlibat program MBG artinya ada kewajiban perpajakan yang tidak bisa diabaikan? DJP baru saja menjabarkan jawabannya, dan daftarnya mungkin lebih panjang dari yang kamu kira.
Terlibat Program MBG Berarti Wajib Penuhi 4 Kewajiban Pajak Ini
DJP secara resmi menyatakan bahwa setiap pihak yang menjalankan kegiatan usaha dalam ekosistem MBG memiliki kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Pernyataan ini disampaikan melalui media sosial resmi DJP pada Sabtu, 20 Juni 2026.
“Agar pelaksanaannya berjalan lancar, transparan, dan akuntabel, setiap pihak yang menjalankan kegiatan usaha dalam ekosistem MBG tentu memiliki kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi,” ulas DJP.
Yang dimaksud pihak terlibat mencakup lima kelompok: yayasan penyelenggara atau mitra BGN, satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur umum, penyedia bahan pangan, penyedia jasa, serta pegawai atau tenaga kerja terkait. Masing-masing memiliki kewajiban yang berbeda tergantung peran dan statusnya.
Kewajiban Pertama: Memiliki NPWP
Ini adalah kewajiban paling mendasar. Setiap pihak yang terlibat dalam ekosistem MBG, baik sebagai pengelola dapur, supplier bahan pangan, penyedia jasa logistik, maupun tenaga kerja, wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
Bagi badan usaha seperti yayasan, koperasi, atau CV yang mengelola SPPG, NPWP badan harus sudah terdaftar sebelum menerima dana dari BGN. Bagi pegawai atau tenaga kerja harian, NPWP orang pribadi menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima.
Tanpa NPWP, seluruh kewajiban perpajakan berikutnya tidak bisa dijalankan karena NPWP adalah identitas utama wajib pajak dalam sistem perpajakan Indonesia.
Kewajiban Kedua: Melaporkan SPT
Setiap wajib pajak dengan NPWP berstatus aktif wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), tanpa pengecualian. DJP menegaskan bahwa kewajiban ini berlaku bahkan jika penghasilan wajib pajak masih di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau belum berpenghasilan sama sekali.
Bagi pengelola SPPG berbentuk badan usaha, kewajiban ini berupa SPT Tahunan PPh Badan yang harus disampaikan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Bagi pegawai atau tenaga kerja orang pribadi, kewajiban berupa SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
Poin ini penting karena banyak pengelola SPPG, terutama yang baru pertama kali menjalankan kegiatan usaha, belum memahami bahwa menerima dana insentif dari pemerintah tetap memunculkan kewajiban pelaporan.
Kewajiban Ketiga: Pemotongan dan Pemungutan Pajak
Ini kewajiban yang paling teknis dan paling sering terlewat oleh pengelola SPPG yang belum berpengalaman dalam administrasi perpajakan.
DJP menjelaskan bahwa jika wajib pajak melakukan pembayaran tertentu yang menurut aturan pajak harus dikenai pemotongan atau pemungutan, maka wajib pajak tersebut harus memotong atau memungut pajaknya lalu menyetorkannya kepada negara.
Dalam konteks operasional SPPG, pembayaran yang memicu kewajiban potong/pungut antara lain:
Pembayaran gaji pegawai. Setiap SPPG yang mempekerjakan karyawan tetap maupun harian wajib memotong PPh Pasal 21 atas gaji yang dibayarkan. Besarannya mengikuti tarif progresif atau tarif efektif rata-rata (TER) sesuai ketentuan yang berlaku.
Pembayaran jasa tertentu. Jika SPPG menggunakan jasa pihak ketiga, misalnya jasa kebersihan, jasa keamanan, atau jasa konsultan, maka SPPG wajib memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari nilai jasa (atau 15% untuk jenis jasa tertentu).
Pembayaran sewa. Jika SPPG menyewa tempat untuk operasional dapur, maka atas pembayaran sewa tersebut wajib dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 10% (untuk sewa tanah dan/atau bangunan).
Setiap pajak yang dipotong harus disetorkan ke kas negara dan dilaporkan melalui SPT Masa PPh sesuai jadwal yang berlaku.
Kewajiban Keempat: PPN bagi yang Berstatus PKP
Kewajiban ini tidak berlaku untuk semua pihak yang terlibat program MBG, hanya untuk yang sudah berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Jika pengelola SPPG atau penyedia bahan pangan memenuhi persyaratan sebagai PKP, yaitu melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak sesuai UU PPN, maka mereka harus menjalankan empat rangkaian kewajiban:
Pertama, memungut PPN terutang atas setiap penyerahan barang atau jasa kena pajak. Kedua, menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN. Ketiga, menyetor PPN terutang ke kas negara. Keempat, melaporkan penghitungan PPN melalui SPT Masa PPN setiap bulan.
Bagi penyedia bahan pangan yang memasok sayuran, daging, atau bahan makanan lain ke dapur SPPG dalam jumlah besar, penting untuk mengevaluasi apakah omzet tahunan sudah melampaui batas PKP. Jika ya, seluruh kewajiban PPN di atas harus dijalankan.
Siapa Saja Pihak yang Terlibat dan Apa Kewajiban Spesifiknya?
Agar lebih jelas, berikut pemetaan kewajiban pajak berdasarkan peran dalam ekosistem MBG:
Yayasan/Mitra BGN (penyelenggara program): NPWP badan, SPT Tahunan PPh Badan, potong PPh 21 untuk pegawai, potong PPh 23/4(2) untuk jasa dan sewa, kewajiban PPN jika PKP.
SPPG/Dapur Umum (pelaksana harian): NPWP badan/perorangan, SPT Tahunan, potong PPh 21 untuk tenaga kerja, potong PPh 23 untuk jasa pihak ketiga, PPh Final UMKM 0,5% jika memenuhi kriteria.
Penyedia bahan pangan (supplier): NPWP, SPT Tahunan, kewajiban PPN jika PKP, PPh atas penghasilan yang diterima dari SPPG.
Penyedia jasa (kebersihan, logistik, keamanan): NPWP, SPT Tahunan, menerima potongan PPh 23 dari SPPG, kewajiban PPN jika PKP.
Pegawai/Tenaga kerja: NPWP orang pribadi, SPT Tahunan OP, menerima potongan PPh 21 dari pemberi kerja.
Mengapa DJP Menegaskan Kewajiban Ini Sekarang?
Timing pernyataan DJP ini tidak bisa dilepaskan dari konteks yang lebih besar. Beberapa hari sebelumnya, DJP melalui Dirjen Pajak Bimo Wijayanto sudah menyoroti adanya potensi pajak yang hilang dari program MBG, terutama terkait status dana insentif SPPG yang dikategorikan “hibah” oleh BGN.
Pernyataan tentang kewajiban perpajakan ini bisa dibaca sebagai langkah DJP untuk meletakkan dasar bahwa seluruh ekosistem MBG harus tunduk pada ketentuan perpajakan yang berlaku, tanpa pengecualian.
DJP juga menegaskan akan terus berkoordinasi dengan BGN dan melakukan edukasi perpajakan agar kewajiban perpajakan dalam program MBG dapat dijalankan dengan baik dan benar. Ini mengindikasikan bahwa fase edukasi masih berlangsung sebelum fase penindakan dimulai.
Yang Harus Dilakukan Pengelola SPPG Sekarang
Pertama, pastikan NPWP badan usaha sudah terdaftar dan aktif. Jika belum, segera daftarkan melalui Coretax atau datang ke KPP terdekat.
Kedua, catat seluruh pembayaran yang dilakukan kepada pegawai, penyedia jasa, dan pemilik properti yang disewa. Setiap pembayaran ini berpotensi memunculkan kewajiban pemotongan pajak.
Ketiga, buat pembukuan atau pencatatan keuangan yang rapi. Ini bukan hanya untuk keperluan pajak, tapi juga untuk akuntabilitas penggunaan dana program MBG kepada BGN.
Keempat, evaluasi apakah SPPG memenuhi kriteria PKP. Jika omzet sudah melampaui batas, segera daftarkan diri sebagai PKP dan mulai jalankan kewajiban PPN.
Kelima, konsultasikan dengan konsultan pajak jika ada ketidakpastian mengenai perlakuan perpajakan atas dana insentif yang diterima. Lebih baik bertanya sekarang daripada menghadapi koreksi pajak di kemudian hari.
FAQ: Pertanyaan Umum Seputar Kewajiban Pajak Pihak yang Terlibat Program MBG
Q: Apakah pegawai harian dapur MBG juga wajib punya NPWP? A: Idealnya ya. Pegawai dengan penghasilan di atas PTKP wajib memiliki NPWP. Namun kewajiban pemotongan PPh 21 tetap melekat pada pemberi kerja (SPPG) meskipun pegawai belum memiliki NPWP. Tanpa NPWP, tarif PPh 21 yang dikenakan bisa lebih tinggi 20% dari tarif normal.
Q: Apakah SPPG yang omzetnya di bawah Rp4,8 miliar bisa menggunakan PPh Final UMKM 0,5%? A: Tergantung bentuk badan usahanya. Jika SPPG berbentuk koperasi, CV, atau yayasan dengan peredaran bruto di bawah Rp4,8 miliar per tahun dan memenuhi kriteria PP 20/2026, maka bisa menggunakan tarif PPh Final 0,5% dari omzet bruto. Namun harus dipastikan terlebih dahulu apakah jangka waktu penggunaan PPh Final berdasarkan bentuk badan usahanya masih berlaku.
Q: Apakah penyedia bahan pangan yang memasok sayuran mentah ke SPPG wajib pungut PPN? A: Berdasarkan UU PPN, barang kebutuhan pokok tertentu seperti sayuran dan buah-buahan segar termasuk dalam kategori yang mendapat fasilitas PPN. Namun jika penyedia sudah berstatus PKP dan memasok barang kena pajak lainnya, kewajiban PPN tetap berlaku untuk item yang bukan termasuk barang fasilitas.
Q: Apa sanksi jika SPPG tidak melaksanakan pemotongan PPh 21 atas gaji pegawainya? A: SPPG sebagai pemberi kerja bisa dikenai sanksi administrasi berupa bunga dan denda atas PPh 21 yang tidak dipotong dan/atau tidak disetorkan. Dalam kondisi tertentu, bisa juga dikenai sanksi pidana perpajakan jika ada unsur kesengajaan.
Q: Apakah DJP sudah mulai memeriksa kewajiban pajak pengelola SPPG? A: Berdasarkan pernyataan resmi DJP, saat ini masih dalam tahap koordinasi dengan BGN dan edukasi perpajakan. Ini mengindikasikan fase sosialisasi masih berjalan sebelum penindakan aktif dimulai. Namun pengelola SPPG sebaiknya tidak menunggu fase penindakan dan mulai memenuhi kewajiban perpajakannya sejak sekarang.
Q: Bagaimana jika SPPG berbentuk pesantren atau lembaga keagamaan? A: SPPG berbentuk lembaga pendidikan atau keagamaan berpotensi mendapat pengecualian atas perlakuan PPh terhadap dana insentif berdasarkan PMK 114/2025 tentang hibah yang dikecualikan dari objek PPh. Namun kewajiban perpajakan lainnya seperti pemotongan PPh 21 untuk pegawai dan pelaporan SPT tetap harus dijalankan.
Urusan pajak menjadi lebih mudah
Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak bandung BBF siap membantu sahabat BBF dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.
Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.
Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!
Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3701 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!
