Bandung, BBF – Jutaan pedagang di Tokopedia, Shopee, dan Lazada selama ini berjualan tanpa izin usaha apapun, dan semua orang menganggap itu normal. Mulai sekarang tidak lagi. Marketplace wajib fasilitasi perizinan bagi setiap pedagang yang berjualan di platformnya, dan yang tidak punya izin dalam 6 bulan akan dihentikan transaksinya. Ini bukan wacana, ini sudah berlaku sejak 8 Juni 2026.
Marketplace Wajib Fasilitasi Perizinan: Apa yang Diwajibkan Permendag 19/2026?
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 secara eksplisit mewajibkan penyedia marketplace untuk memfasilitasi pedagang dalam memperoleh perizinan usaha dan pemenuhan standar barang/jasa. Kewajiban ini bukan sekadar anjuran atau best practice, ini adalah mandat regulasi yang memiliki konsekuensi langsung.
Pasal 17 ayat (2) Permendag 19/2026 menyatakan:
“Kewajiban PPMSE untuk memfasilitasi pemenuhan ketentuan mengenai perizinan berusaha dan pemenuhan standar barang dan/atau jasa dilaksanakan dalam bentuk penyediaan fitur perizinan berusaha dan standar barang dan/atau jasa dalam proses pendaftaran pedagang pada sistem elektronik dengan paling sedikit menyediakan tautan pengajuan perizinan berusaha dan standar barang dan/atau jasa yang terhubung langsung pada sistem OSS.”
Artinya, marketplace tidak bisa lagi lepas tangan soal legalitas pedagangnya. Platform kini ikut bertanggung jawab memastikan setiap pedagang punya izin usaha yang sah.
Empat Bentuk Fasilitasi yang Wajib Dilakukan Marketplace
Permendag 19/2026 merinci setidaknya empat bentuk fasilitasi yang harus disediakan oleh penyedia marketplace:
Pertama, penyediaan tautan OSS di fitur pendaftaran. Saat pedagang baru mendaftar di marketplace, platform harus menyediakan tautan langsung ke sistem Online Single Submission (OSS) agar pedagang bisa mengajukan perizinan berusaha. Tautan ini bukan opsional, ini adalah fitur wajib yang harus terintegrasi di dalam proses pendaftaran.
Kedua, sosialisasi perizinan usaha dan standar barang/jasa. Marketplace tidak cukup hanya menyediakan tautan. Platform juga wajib melakukan sosialisasi aktif kepada pedagang mengenai pentingnya perizinan usaha dan pemenuhan standar barang/jasa. Ini bisa berupa notifikasi, panduan, atau konten edukasi yang disisipkan di dalam platform.
Ketiga, transparansi status izin kepada konsumen. Pemenuhan izin dan standar oleh pedagang harus bisa dilihat oleh konsumen. Artinya, ke depan pembeli bisa mengetahui apakah toko yang mereka beli sudah berizin resmi atau belum. Ini adalah langkah besar untuk perlindungan konsumen di ekosistem e-commerce.
Keempat, pendampingan pengurusan izin. Marketplace wajib mendampingi pedagang dalam proses pengajuan izin usaha dan pemenuhan standar barang/jasa. Bukan sekadar menyediakan link lalu ditinggal, tapi benar-benar membantu proses pengurusannya.
Pedagang Baru: Maksimal 6 Bulan untuk Dapat Izin
Bagaimana jika pedagang baru mendaftar di marketplace tapi belum punya izin usaha? Permendag 19/2026 sudah mengantisipasi kondisi ini.
Pedagang yang belum memiliki izin saat mendaftar akan diberikan keterangan “Dalam Proses Legalisasi” oleh marketplace. Dengan status ini, pedagang tetap bisa berjualan, tapi hanya untuk jangka waktu terbatas.
Batas waktunya adalah 6 bulan sejak tanggal pendaftaran. Jika dalam 6 bulan pedagang tidak kunjung memperoleh izin usaha, marketplace wajib menghentikan transaksi dagang atas pedagang tersebut.
Ini artinya marketplace tidak bisa lagi membiarkan pedagang tanpa izin berjualan tanpa batas waktu. Ada tenggat yang jelas, dan ada konsekuensi yang jelas jika tenggat terlewati.
Pedagang Lama: Diberi Waktu 18 Bulan
Bagi pedagang yang sudah aktif berjualan di marketplace sebelum Permendag 19/2026 berlaku (sebelum 8 Juni 2026), pemerintah memberikan masa transisi yang lebih panjang: 18 bulan untuk memenuhi kewajiban perizinan.
Dengan perhitungan 18 bulan dari 8 Juni 2026, batas akhirnya adalah sekitar Desember 2027. Ini memberikan waktu yang cukup bagi jutaan pedagang aktif untuk mengurus NIB dan dokumen perizinan lainnya.
Namun 18 bulan bukan waktu yang panjang jika ditunda terus-menerus. Pedagang yang menunda pengurusan izin hingga mendekati batas waktu berisiko menghadapi lonjakan antrean dan kemungkinan penghentian transaksi jika izin belum terbit tepat waktu.
Izin Minimum yang Harus Dimiliki Pedagang
Permendag 19/2026 menetapkan bahwa setiap pedagang di marketplace wajib memiliki setidaknya dua hal:
Nomor Induk Berusaha (NIB) NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS. Ini adalah izin paling dasar yang wajib dimiliki semua pelaku usaha di Indonesia, termasuk pedagang online. Pengurusan NIB gratis dan bisa dilakukan sepenuhnya secara online.
Bukti pemenuhan standar Tergantung jenis barang yang dijual, pedagang mungkin perlu menunjukkan bukti pemenuhan standar tertentu, seperti SNI untuk produk elektronik, sertifikat halal untuk produk makanan, atau izin edar untuk produk kosmetik dan obat-obatan.
Kedua hal ini harus dipenuhi agar pedagang bisa terus beroperasi di marketplace secara legal setelah masa transisi berakhir.
Dampak bagi Ekosistem E-Commerce Indonesia
Permendag 19/2026 bukan sekadar regulasi perizinan. Ini adalah perubahan fundamental dalam cara e-commerce beroperasi di Indonesia.
Bagi konsumen, ini adalah kabar baik. Ke depan, setiap produk yang dibeli di marketplace berasal dari pedagang yang terverifikasi dan berizin. Risiko membeli dari penjual ilegal atau barang yang tidak memenuhi standar akan berkurang signifikan.
Bagi pedagang kecil yang selama ini berjualan informal, ini adalah momentum untuk naik kelas. Memiliki NIB bukan hanya soal kepatuhan regulasi, tapi juga membuka akses ke fasilitas perbankan, kredit usaha, dan program pemerintah yang mensyaratkan legalitas usaha.
Bagi marketplace sendiri, ini menambah beban operasional dan teknis. Platform harus membangun fitur baru, mengalokasikan sumber daya untuk pendampingan pedagang, dan menyiapkan mekanisme penghentian transaksi bagi pedagang yang tidak patuh.
Yang Harus Dilakukan Pedagang Online Sekarang
Pertama, cek apakah kamu sudah memiliki NIB. Jika belum, segera daftarkan usahamu di sistem OSS melalui oss.go.id. Prosesnya gratis dan bisa diselesaikan dalam hitungan hari.
Kedua, identifikasi standar produk apa saja yang wajib dipenuhi untuk barang yang kamu jual. Produk elektronik, makanan, kosmetik, dan mainan anak masing-masing punya persyaratan standar yang berbeda.
Ketiga, manfaatkan fasilitas pendampingan dari marketplace. Jika platformmu sudah menyediakan panduan atau bantuan pengurusan izin, gunakan sebelum antrean semakin panjang mendekati batas waktu.
Keempat, jangan tunggu sampai mendekati tenggat 18 bulan (Desember 2027). Mulai proses sekarang sementara sistemnya masih relatif sepi dan prosesnya lebih cepat.
FAQ: Pertanyaan Umum Seputar Kewajiban Marketplace Memfasilitasi Perizinan Pedagang
Q: Apakah semua marketplace terkena kewajiban ini? A: Ya. Permendag 19/2026 berlaku untuk semua Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang menyediakan marketplace, tanpa pengecualian berdasarkan ukuran atau jumlah pedagang.
Q: Apakah pedagang yang hanya menjual produk handmade atau secondhand juga wajib punya NIB? A: Ya. Permendag 19/2026 mewajibkan semua pedagang di marketplace untuk memiliki setidaknya NIB, tanpa membedakan jenis produk yang dijual. NIB adalah identitas usaha yang berlaku universal.
Q: Bagaimana jika pedagang sudah punya izin usaha lama sebelum sistem OSS? A: Pedagang yang sudah memiliki izin usaha sebelum era OSS disarankan untuk mendaftarkan usahanya di OSS agar data perizinan terintegrasi dalam sistem yang diakui oleh marketplace. NIB dari OSS adalah standar yang diwajibkan oleh Permendag 19/2026.
Q: Apakah marketplace bisa dikenai sanksi jika tidak memfasilitasi perizinan pedagang? A: Permendag 19/2026 mengatur sanksi administratif bagi pihak yang melanggar, termasuk potensi sanksi bagi marketplace yang tidak memenuhi kewajibannya. Sanksi bisa berupa peringatan tertulis, pemblokiran, hingga pencabutan izin usaha.
Q: Apa yang terjadi jika pedagang diblokir karena tidak punya izin? Apakah bisa aktif lagi? A: Pedagang yang transaksinya dihentikan karena tidak memiliki izin dalam jangka waktu yang ditetapkan berpotensi mengaktifkan kembali akunnya setelah izin berhasil diperoleh. Mekanisme spesifik reaktivasi akan tergantung pada kebijakan masing-masing marketplace yang disesuaikan dengan ketentuan Permendag 19/2026.
Q: Berapa biaya mengurus NIB? A: Pengurusan NIB melalui sistem OSS tidak dikenakan biaya alias gratis. Prosesnya sepenuhnya online dan tidak memerlukan kunjungan ke kantor pemerintah manapun. Yang dibutuhkan hanya NIK/KTP, alamat usaha, dan informasi dasar kegiatan usaha.
Urusan pajak menjadi lebih mudah
Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak bandung BBF siap membantu sahabat BBF dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.
Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.
Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!
Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3701 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!
