Bandung, BBF – Banyak konsultan, dokter, pengacara, hingga influencer yang mendirikan PT perorangan dengan asumsi otomatis berhak atas tarif PPh final UMKM 0,5%. Asumsi itu kini harus dikoreksi karena ternyata, jenis usaha PT perorangan jasa menjadi penentu utama apakah skema tersebut bisa dimanfaatkan atau tidak.
PP 20/2026 yang mulai berlaku sejak pengundangannya pada 22 April 2026 mengatur dengan tegas bahwa perseroan perorangan yang didirikan oleh wajib pajak orang pribadi berkeahlian khusus dan menjalankan jasa yang sejenis dengan jasa pekerjaan bebas — tidak dapat menggunakan skema PPh final UMKM. Dasar hukumnya ada di Pasal 57 ayat (2) huruf b PP 20/2026.
Siapa Saja yang Terdampak Pembatasan PPh Final UMKM Ini?
Daftar profesi yang masuk kategori “jasa pekerjaan bebas” dalam PP 20/2026 jauh lebih panjang dari yang banyak orang bayangkan. Tidak hanya tenaga ahli konvensional seperti pengacara, akuntan, dokter, konsultan, notaris, arsitek, dan penilai — tetapi juga mencakup profesi modern seperti influencer, selebgram, blogger, vlogger, pemain musik, penyanyi, sutradara, hingga pembuat konten daring. Olahragawan, pelatih, peneliti, penerjemah, agen iklan, agen asuransi, dan distributor pemasaran berjenjang pun masuk dalam cakupan ini.
Artinya, jika seorang konsultan pajak mendirikan PT perorangan dan menggunakannya untuk menjalankan jasa konsultasi pajak — persis seperti yang ia lakukan secara pribadi — maka PT perorangan tersebut tidak berhak menggunakan PPh final UMKM. Bukan soal omzet, bukan soal skala usaha, tapi soal kesamaan jenis jasa antara pendiri dan badan yang didirikannya.
Bagaimana jika PT Perorangan Jasa Sudah Terlanjur Menggunakan PPh Final Sebelum PP 20/2026?
PP 20/2026 masih memberikan masa transisi yang patut dipahami dengan cermat. Perseroan perorangan yang sebelum berlakunya PP ini sudah memanfaatkan PPh final UMKM meskipun bergerak di bidang jasa pekerjaan bebas masih diperbolehkan melanjutkannya, namun hanya sampai akhir tahun pajak 2026. Setelah itu, wajib beralih ke rezim PPh umum.
Gambaran konkretnya begini: Tuan O adalah agen iklan yang memiliki dua perseroan perorangan PQ yang bergerak di usaha agen iklan, dan RS yang bergerak di industri makanan ringan. PQ hanya bisa menikmati PPh final UMKM hingga akhir 2026, sementara RS bisa melanjutkannya tanpa batas waktu selama omzetnya masih di bawah Rp4,8 miliar dan syarat lain terpenuhi. Pembedanya bukan omzet RS yang justru lebih besar omzetnya malah lebih aman melainkan jenis usahanya yang tidak bersinggungan dengan pekerjaan bebas pendirinya.
Poin paling krusial yang sering terlewat: omzet bukan satu-satunya penentu. Selama ini banyak pemilik PT perorangan fokus menjaga omzet di bawah Rp4,8 miliar, tanpa menyadari bahwa jenis jasanya sendiri bisa menjadi penghalang. PP 20/2026 menutup celah ini secara sistematis — dan bagi pelaku usaha jasa yang belum mengecek posisi mereka, inilah saat yang tepat untuk melakukannya sebelum tahun pajak 2026 berakhir.
FAQ
Apa yang dimaksud PT perorangan jasa dalam konteks PP 20/2026? PT perorangan jasa adalah perseroan perorangan yang didirikan oleh wajib pajak orang pribadi berkeahlian khusus dan menjalankan usaha pemberian jasa yang sejenis dengan jasa pekerjaan bebas sang pendiri. Kategori ini yang secara eksplisit dikecualikan dari hak memanfaatkan PPh final UMKM dalam PP 20/2026.
Jasa apa saja yang termasuk “pekerjaan bebas” menurut PP 20/2026? Cakupannya sangat luas: pengacara, dokter, konsultan, notaris, akuntan, arsitek, penilai, aktuaris, influencer, selebgram, vlogger, blogger, pemain musik, penyanyi, olahragawan, pelatih, peneliti, penerjemah, agen iklan, agen asuransi, hingga distributor pemasaran berjenjang — dan profesi sejenis lainnya.
Apakah semua PT perorangan di bidang jasa otomatis tidak bisa pakai PPh final UMKM? Tidak. Yang dikecualikan hanya PT perorangan yang jasanya sejenis dengan jasa pekerjaan bebas pendirinya. Jika seorang dokter mendirikan PT perorangan untuk usaha katering atau produk kesehatan — bukan praktik kedokteran — maka PT tersebut bisa jadi tetap berhak, selama syarat lain terpenuhi.
Sampai kapan PT perorangan jasa yang sudah terlanjur pakai PPh final bisa melanjutkannya? Hanya sampai akhir tahun pajak 2026. Setelah itu, mereka wajib beralih ke rezim PPh umum sesuai ketentuan PP 20/2026.
Kapan PP 20/2026 mulai berlaku? PP 20/2026 diundangkan pada 22 April 2026 dan langsung berlaku sejak tanggal tersebut.
Apa yang harus dilakukan pemilik PT perorangan jasa sekarang? Segera evaluasi apakah jenis jasa yang dijalankan PT perorangan kamu sejenis dengan profesi bebasmu sebagai pendiri. Jika ya, manfaatkan sisa masa transisi hingga akhir 2026 dan mulai persiapkan peralihan ke rezim PPh umum — termasuk kewajiban pembukuan dan perhitungan pajak yang berbeda.
Urusan pajak menjadi lebih mudah
Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak bandung BBF siap membantu sahabat BBF dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.
Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.
Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!
Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3701 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!
