Bandung, BBF – PPh Pasal 21 DTP wajib dibayarkan secara tunai kepada pegawai, bukan ditahan atau dialihkan. Ini ditegaskan dalam PMK 72/2025 sebagai bentuk perlindungan hak pegawai atas insentif pajak yang ditanggung pemerintah.
PPh Pasal 21 DTP Wajib Dibayar Tunai ke Pegawai
Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi hak-hak pegawai melalui kebijakan insentif pajak. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025, disebutkan bahwa PPh Pasal 21 DTP atas gaji pegawai di sektor industri dan pariwisata harus dibayarkan secara tunai kepada pegawai.
Artinya, insentif pajak yang ditanggung pemerintah tidak boleh ditahan oleh perusahaan atau dialihkan ke pos lain.
Kebijakan ini merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya para pekerja di sektor yang terdampak langsung oleh perlambatan ekonomi global.
PPh Pasal 21 DTP Harus Cair ke Pegawai
Dalam PMK 72/2025, pemerintah menetapkan bahwa insentif PPh Pasal 21 DTP wajib diberikan dalam bentuk uang tunai kepada pegawai yang berhak. Ketentuan ini berlaku bagi perusahaan di sektor industri dan pariwisata yang memanfaatkan fasilitas pajak ditanggung pemerintah.
Poin penting dari regulasi ini:
- PPh Pasal 21 yang tidak dipotong karena DTP harus dibayarkan tunai kepada pegawai.
- Pembayaran tunai tetap wajib dilakukan, meskipun perusahaan sudah memberikan tunjangan pajak atau menanggung PPh Pasal 21 secara internal.
- Tidak boleh ada pengalihan atau penahanan dana insentif, karena itu merupakan hak pegawai.
Tujuan dan Dampak Kebijakan
1. Melindungi Hak Pegawai
Insentif PPh Pasal 21 DTP adalah bentuk dukungan pemerintah kepada pekerja. Dengan mewajibkan pembayaran tunai, pemerintah memastikan bahwa manfaat insentif benar-benar dirasakan langsung oleh pegawai, bukan hanya tercatat di laporan perusahaan.
2. Meningkatkan Daya Beli
Dengan tambahan penghasilan bersih setiap bulan, pegawai memiliki ruang lebih untuk konsumsi, menabung, atau memenuhi kebutuhan lainnya. Ini sejalan dengan tujuan makro kebijakan fiskal: mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi rumah tangga.
3. Mendorong Kepatuhan dan Transparansi
Perusahaan yang menerima fasilitas DTP wajib melaporkan realisasi insentif secara akurat. Dengan adanya kewajiban pembayaran tunai, DJP dan Kementerian Keuangan dapat memantau efektivitas kebijakan dan mencegah penyalahgunaan.
Siapa yang Berhak Menerima PPh Pasal 21 DTP?
Kriteria pegawai yang berhak menerima insentif PPh Pasal 21 DTP diatur dalam PMK 10/2025 s.t.d.d PMK 72/2025. Secara umum, yang berhak adalah:
- Pegawai tetap atau tidak tetap yang bekerja di sektor industri dan pariwisata.
- Pegawai yang menerima penghasilan bruto dalam tahun pajak 2025 dari pemberi kerja yang memenuhi kriteria tertentu.
- Pegawai yang memiliki NPWP dan tercatat dalam sistem pelaporan perusahaan.
Perusahaan wajib memastikan bahwa pegawai yang menerima insentif telah memenuhi syarat dan melakukan pelaporan sesuai ketentuan.
Tantangan dan Pengawasan
Meski kebijakan ini berpihak pada pegawai, pelaksanaannya tidak lepas dari tantangan:
- Perusahaan harus menyesuaikan sistem penggajian dan pelaporan.
- DJP perlu memperkuat pengawasan dan edukasi, agar tidak terjadi kesalahan atau manipulasi.
- Pegawai perlu aktif memantau slip gaji dan realisasi insentif, serta melaporkan jika ada ketidaksesuaian.
Jika insentif tidak dibayarkan sesuai aturan, pegawai dapat mengajukan klarifikasi ke bagian HR atau langsung ke otoritas pajak.
Urusan pajak menjadi lebih mudah
Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak bandung BBF siap membantu sahabat BBF dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.
Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.
Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!
Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3701 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!
