Bandung, BBF – PKP bisa Kreditkan Pajak Masukan tanpa bergantung pada pelaporan penjual. Ini adalah angin segar bagi dunia usaha yang selama ini terjebak dalam ketidakpastian.
Bagi pengusaha yang sudah berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP), pengkreditan Pajak Masukan adalah hak penting yang bisa mengurangi beban pajak.
Hak PKP Kreditkan Pajak Masukan?
Secara sederhana, Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar oleh PKP saat membeli barang atau jasa kena pajak. Pajak ini bisa dikreditkan untuk mengurangi Pajak Keluaran yang harus disetor.
Tapi dalam praktiknya, pengusaha sering kali kesulitan mengklaim Pajak Masukan karena faktur pajak dari penjual belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN mereka.
Dengan adanya aturan yang tertulis dalam PER – 11/PJ/2025 menegaskan, bahwa PKP pembeli bisa mengkreditkan Pajak Masukan selama telah memenuhi syarat formal dan material.
Artinya, selama transaksi benar-benar terjadi dan bukti pembayaran serta faktur pajak sah, maka hak pengkreditan tetap berlaku meskipun penjual belum melaporkan faktur tersebut.
Kenapa Aturan Ini Penting untuk Pengusaha?
Sebelum aturan ini ditegaskan, banyak pengusaha yang dirugikan. Mereka sudah membayar PPN, sudah menerima barang atau jasa, dan sudah memiliki faktur pajak.
Tapi saat dilakukan konfirmasi faktur melalui sistem DJP, statusnya “belum dilaporkan oleh penjual”. Akibatnya, Pajak Masukan tidak bisa dikreditkan, dan pengusaha harus menanggung beban pajak dua kali.
Dengan adanya kepastian hukum ini, pengusaha tidak perlu lagi menunggu pelaporan penjual. Hal ini tentu penting agar arus kas terjaga dan kepastian fiskal dalam bisnis.
Terutama bagi pelaku usaha yang sering bertransaksi dengan banyak vendor, dan tidak bisa mengontrol pelaporan pajak dari pihak lain.
Syarat Formal dan Material: Apa yang Harus Dipenuhi?
Meski hak PKP Kreditkan Pajak Masukan sudah ditegaskan, tetap ada syarat yang harus dipenuhi:
- Faktur pajak harus sah dan sesuai ketentuan
- Transaksi harus nyata dan bisa dibuktikan (underlying transaction)
- Bukti pembayaran harus tersedia
- Barang atau jasa benar-benar diterima oleh PKP pembeli
DJP memberikan dua cara untuk menguji validitas faktur:
- Menelusuri transaksi dasar, termasuk dokumen, arus barang/jasa, dan pembayaran
- Melakukan konfirmasi faktur melalui sistem informasi DJP
Jika semua syarat ini terpenuhi, maka hak pengkreditan tetap berlaku meskipun status pelaporan penjual masih “NO” dalam sistem.
PKP Kreditkan Pajak Masukan: Perlindungan atau Beban?
Selama transaksi sah dan bukti lengkap, pengusaha tidak boleh dirugikan hanya karena kesalahan atau keterlambatan dari pihak penjual. Ini adalah langkah menuju sistem perpajakan yang lebih adil dan akuntabel.
Namun, pengusaha tetap harus disiplin dalam pencatatan dan pelaporan. Jangan sampai hak ini disalahgunakan atau dijadikan celah untuk menghindari kewajiban.
Urusan pajak menjadi lebih mudah
Bukan hanya kemudahan, bisnis best friend siap membantu sahabat bbf dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.
Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.
Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!
Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3701 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!
