Bandung, BBF – Wajib pajak yang omzetnya turun di bawah ambang batas atau kondisi usahanya berubah sehingga tidak lagi memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kini punya jalur yang lebih mudah: pencabutan status PKP bisa diajukan secara elektronik melalui Coretax DJP tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Kring Pajak DJP mengonfirmasi hal ini pada Minggu, 14 Juni 2026.
Tapi ada detail yang perlu dicermati sebelum langsung klik submit: aturan yang berlaku saat ini belum mengatur secara spesifik jenis dokumen apa yang wajib dilampirkan. Ini bukan berarti dokumen tidak diperlukan, justru sebaliknya, dokumen pendukung tetap wajib ada dan harus mampu membuktikan bahwa kondisi wajib pajak memang sudah tidak memenuhi ketentuan sebagai PKP.
Pencabutan Status PKP via Coretax: Panduan Lengkap yang Wajib Dibaca Sebelum Mengajukan
Kapan Seseorang Perlu Mencabut Status PKP?
Sebelum membahas prosedur, penting untuk memahami kondisi apa yang membuat pencabutan status PKP relevan dilakukan.
Status PKP diwajibkan bagi pengusaha yang omzetnya telah melampaui Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Tapi kondisi bisnis bisa berubah. Usaha bisa menyusut, beberapa lini bisnis ditutup, atau fokus usaha beralih ke kegiatan yang tidak memerlukan pemungutan PPN.
Jika omzet sudah turun di bawah Rp4,8 miliar secara konsisten dan wajib pajak merasa kewajiban PKP seperti menerbitkan faktur pajak, menyampaikan SPT Masa PPN, dan membayar PPN sudah tidak sepadan dengan skala usahanya saat ini, pencabutan status PKP adalah langkah yang bisa dipertimbangkan.
Yang perlu dipahami: pencabutan status PKP bukan hak otomatis yang berlaku begitu omzet turun. Ini adalah proses yang harus diajukan secara resmi dan diputuskan oleh DJP setelah melalui penelitian.
Tiga Jalur Pengajuan yang Tersedia
Berdasarkan penjelasan Kring Pajak, permohonan pencabutan status PKP saat ini bisa disampaikan melalui tiga jalur:
Datang langsung ke KPP. Ini jalur konvensional yang tetap tersedia bagi yang lebih nyaman berinteraksi langsung dengan petugas pajak, terutama jika kondisi usaha yang menjadi dasar pencabutan cukup kompleks dan butuh penjelasan tatap muka.
Melalui pos atau jasa ekspedisi/kurir. Permohonan dikirimkan dalam bentuk dokumen fisik ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Jalur ini cocok jika jarak ke KPP jauh atau kondisi tidak memungkinkan untuk hadir langsung.
Secara elektronik melalui Coretax DJP. Ini jalur terbaru dan paling praktis. Seluruh proses dilakukan secara online tanpa perlu keluar dari kantor atau rumah.
Langkah-Langkah Pengajuan via Coretax
Untuk pengajuan melalui Coretax DJP, Kring Pajak menjelaskan navigasinya sebagai berikut:
Langkah 1: Login ke Coretax DJP menggunakan akun wajib pajak yang bersangkutan.
Langkah 2: Masuk ke menu Portal Saya.
Langkah 3: Pilih submenu Penghapusan/Pencabutan.
Langkah 4: Pilih jenis pembatalan “Pencabutan Pengukuhan PKP”.
Langkah 5: Unggah salinan dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa ketentuan sebagai PKP tidak lagi dipenuhi. Ini adalah langkah yang paling membutuhkan persiapan sebelum memulai proses.
Langkah 6: Submit permohonan dan simpan bukti penerimaan elektronik.
Dasar hukum pengajuan ini adalah Pasal 58 ayat (1) PER-7/PJ/2025, yang mengatur bahwa permohonan via Portal Wajib Pajak harus disertai salinan dokumen pendukung yang relevan.
Dokumen Pendukung: Yang Paling Kritis dan Paling Tidak Pasti
Inilah bagian yang paling perlu dicermati. Kring Pajak secara eksplisit mengonfirmasi bahwa aturan belum mengatur secara spesifik jenis dokumen yang wajib dilampirkan dalam permohonan pencabutan status PKP via Coretax.
Ini bukan berarti dokumen tidak penting. Justru sebaliknya: dokumen yang dilampirkan harus mampu membuktikan secara meyakinkan bahwa kondisi wajib pajak sudah tidak memenuhi ketentuan sebagai PKP. Standar pembuktiannya adalah kualitas argumen yang didukung dokumen, bukan sekadar formalitas checklist.
Beberapa dokumen yang secara logis relevan tergantung alasan pencabutan:
Jika alasannya omzet turun di bawah Rp4,8 miliar: Rekap omzet penjualan yang menunjukkan penurunan, laporan keuangan periode terkait, atau SPT Tahunan yang mencerminkan omzet di bawah ambang batas bisa menjadi dokumen pendukung yang kuat.
Jika alasannya usaha berhenti beroperasi: Surat pernyataan penghentian usaha, bukti penutupan izin usaha, atau dokumen relevan lainnya yang menunjukkan kegiatan usaha sudah tidak berjalan.
Jika alasannya perubahan jenis kegiatan usaha: Dokumen yang menunjukkan bahwa kegiatan usaha yang baru tidak termasuk dalam lingkup penyerahan BKP/JKP yang menjadi objek PPN.
Karena tidak ada daftar dokumen yang baku, Kring Pajak menyarankan wajib pajak untuk mengonfirmasi langsung ke KPP tempat terdaftar sebelum mengajukan permohonan, agar dokumen yang disiapkan benar-benar sesuai dengan kondisi spesifik dan tidak berisiko ditolak karena dokumen yang kurang tepat.
Proses Setelah Permohonan Disampaikan
Pencabutan status PKP tidak otomatis berlaku begitu permohonan disubmit. Setelah permohonan diterima, DJP akan melakukan penelitian atas permohonan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku sebelum menetapkan pencabutan.
Penelitian ini bertujuan untuk memverifikasi apakah kondisi wajib pajak memang sudah tidak memenuhi ketentuan sebagai PKP berdasarkan dokumen yang dilampirkan. Jika DJP menemukan bahwa wajib pajak masih memenuhi ketentuan PKP, permohonan bisa ditolak.
Selama proses penelitian berlangsung, status PKP wajib pajak masih aktif dan seluruh kewajiban PKP termasuk penerbitan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN tetap harus dipenuhi. Jangan menghentikan kewajiban PKP sebelum pencabutan resmi ditetapkan oleh DJP.
Yang Perlu Dipertimbangkan Sebelum Mengajukan Pencabutan
Pastikan kondisi memang sudah stabil. Jika penurunan omzet hanya bersifat temporer misalnya karena kondisi pasar yang sedang lesu, pertimbangkan apakah pencabutan memang langkah yang tepat. Mendaftar kembali sebagai PKP di kemudian hari jika omzet naik lagi akan memerlukan proses yang tidak lebih mudah dari pengukuhan pertama.
Pertimbangkan dampak pada bisnis. Status PKP memiliki konsekuensi dua arah: kewajiban memungut PPN dari pembeli, tapi juga hak mengkreditkan Pajak Masukan dari pembelian ke supplier PKP. Mencabut status PKP berarti menghilangkan hak kredit Pajak Masukan tersebut. Hitung dampak finansialnya sebelum memutuskan.
Koordinasikan dengan pembeli/klien. Jika bisnismu banyak bertransaksi dengan entitas yang mengkreditkan Pajak Masukan dari faktur pajak yang kamu terbitkan, pencabutan status PKP akan mengubah mekanisme transaksi dengan mereka. Komunikasikan perubahan ini sebelum pencabutan efektif.
FAQ
Q: Apakah pencabutan status PKP bisa diajukan kapan saja atau ada waktu tertentu? A: Permohonan pencabutan status PKP bisa diajukan kapan saja setelah kondisi yang menjadi dasar pencabutan terpenuhi dan bisa dibuktikan dengan dokumen yang memadai. Tidak ada ketentuan waktu yang membatasi kapan permohonan bisa disampaikan, tapi semakin cepat diajukan setelah kondisi berubah, semakin cepat kewajiban PKP bisa dihentikan secara resmi.
Q: Apakah ada biaya administrasi untuk mengajukan pencabutan status PKP? A: Tidak ada biaya administrasi yang dipungut DJP untuk permohonan pencabutan status PKP, baik yang diajukan langsung ke KPP, melalui pos, maupun via Coretax DJP. Layanan administrasi perpajakan ini gratis.
Q: Berapa lama proses pencabutan status PKP setelah permohonan diajukan? A: Berdasarkan ketentuan yang berlaku, DJP melakukan penelitian atas permohonan pencabutan sebelum menetapkan keputusan. Jangka waktu penelitian diatur dalam peraturan yang berlaku. Untuk informasi timeline spesifik yang berlaku saat ini, konfirmasi langsung ke KPP terdaftar karena ketentuan teknis bisa berubah mengikuti pembaruan regulasi.
Q: Apa yang terjadi jika permohonan pencabutan status PKP ditolak DJP? A: Jika DJP menyimpulkan bahwa wajib pajak masih memenuhi ketentuan PKP berdasarkan penelitian yang dilakukan, permohonan akan ditolak dan status PKP tetap aktif. Wajib pajak perlu menyiapkan dokumen yang lebih kuat untuk mendukung alasan pencabutan, atau mengkonsultasikan kondisi spesifik dengan KPP untuk memahami apa yang perlu dipenuhi sebelum permohonan bisa diterima.
Q: Setelah status PKP dicabut, apakah masih wajib lapor SPT Masa PPN? A: Setelah pencabutan status PKP resmi ditetapkan oleh DJP, kewajiban menerbitkan faktur pajak dan melaporkan SPT Masa PPN berakhir. Kewajiban PPN yang sudah timbul sebelum tanggal pencabutan tetap harus diselesaikan terlebih dahulu. Pastikan tidak ada SPT Masa PPN yang belum dilaporkan atau PPN yang belum disetor sebelum pencabutan efektif.
Q: Apakah wajib pajak yang sudah dicabut status PKP-nya bisa mendaftar PKP lagi di kemudian hari? A: Bisa. Jika omzet kembali melampaui Rp4,8 miliar atau wajib pajak ingin mendaftar PKP secara sukarela, proses pengukuhan PKP baru bisa diajukan kembali melalui jalur yang sama. Status PKP yang pernah dicabut tidak menghalangi pengukuhan PKP baru di masa mendatang.
Q: Bagaimana cara konfirmasi dokumen yang tepat ke KPP sebelum mengajukan? A: Kamu bisa menghubungi KPP tempat terdaftar melalui beberapa jalur: datang langsung ke helpdesk KPP dan jelaskan kondisi usaha yang menjadi alasan pencabutan, hubungi Kring Pajak di 1500200 untuk konsultasi awal, atau gunakan layanan live chat DJP. Siapkan ringkasan kondisi usaha secara singkat sebelum menghubungi agar diskusi lebih efisien dan saran yang diberikan lebih relevan.
Urusan pajak menjadi lebih mudah
Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak bandung BBF siap membantu sahabat BBF dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.
Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.
Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!
Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3701 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!
