Bandung – BBF, Bagi mahasiswa yang belum bekerja dan belum memiliki NPWP, pemadanan NIK-NPWP tidak menjadi kewajiban. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan bahwa jika seseorang belum memiliki NPWP karena belum memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak, maka tidak…
Wajib Pajak Pusat Perlu Mutakhirkan Data agar Cabang Dapat NITKU Bandung – BBF, Mulai 1 Juli 2024, NPWP Cabang tidak lagi berlaku dan digantikan dengan NITKU, sebuah sistem yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data perpajakan bagi perusahaan cabang.…
Bandung – BBF, Dalam sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, terdapat mekanisme self assessment yang memberikan keleluasaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Namun, untuk memastikan kebenaran informasi yang dilaporkan dan memitigasi risiko ketidakpatuhan, Direktorat…
Bandung – BBF, Prosedur pemberian sertifikat elektronik (sertel) hanya dapat dilakukan berdasarkan permohonan wajib pajak kepada kantor pajak. Sertel tidak akan terbit secara jabatan oleh KPP atau KP2KP. Oleh karena itu, ketika masa berlaku sertifikat elektronik habis, wajib pajak perlu…
Bandung – BBF, Coretax sistem dari Ditjen Pajak (DJP) akan membuat sebuah terobosan yaitu penggunaan tanda tangan elektronik dan barcode pada semua dokumen yang dihasilkan oleh DJP. Di era digital saat ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia telah mengambil langkah…
Bandung – BBF, Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023, era NPWP cabang akan segera berakhir, memberikan jalan bagi Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) untuk mengambil alih peran vital dalam administrasi pajak. Masa Berlaku NPWP Cabang…
Bandung – BBF, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memperkenalkan NITKU(Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha) sebagai identitas baru bagi tempat kegiatan usaha. NITKU, yang merupakan singkatan dari Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha, adalah sebuah inovasi dalam sistem perpajakan yang dirancang untuk…
Bandung – BBF, Ada beberapa hal-hal yang akan dicatat oleh DJP ketika akan memberikan approval e-faktur. E-faktur merupakan komponen penting dalam sistem perpajakan Indonesia, yang memungkinkan transparansi dan efisiensi dalam proses pembuatan faktur pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki peran…
