Bandung, BBF – Perusahaan atau badan usaha yang hendak melakukan pendaftaran NPWP badan perlu memperhatikan saluran layanan yang tersedia. Kring Pajak selaku contact center Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa layanan pendaftaran NPWP melalui saluran tersebut saat ini hanya diperuntukkan…
Bandung, BBF – Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/2026 secara tegas mengatur sanksi bagi kuasa wajib pajak yang terbukti menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan perpajakan. Ketentuan ini menjadi salah satu poin penting dalam regulasi terbaru yang mencabut PMK 229/2014 dan memperketat standar penunjukan…
Bandung, BBF – RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menyiapkan sejumlah fasilitas perpajakan, mulai dari insentif PPN hingga PPnBM, untuk mendukung pembangunan dan pengembangan kawasan finansial internasional di Indonesia. Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja…
Bandung, BBF – Wajib pajak yang tidak ingin mendapat SP2DK perlu memastikan pengisian SPT Tahunan dilakukan secara benar, lengkap, dan jelas. Itulah inti imbauan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disampaikan langsung oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP,…
Bandung, BBF – Wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM perlu memahami cara hitung PPh final UMKM sebesar 0,5% yang kini diatur dalam PP 20 Selain rumus dasar perhitungan, aturan ini juga menetapkan batas omzet yang tidak dikenai PPh serta ketentuan…
Bandung, BBF – Pemerintah menetapkan syarat khusus bagi eks PNS Kemenkeu yang ingin menjadi kuasa wajib pajak. Melalui PMK 44/2026, mantan pegawai Kementerian Keuangan, termasuk PPPK Kemenkeu, wajib melewati masa jeda 5 tahun sejak pensiun, diberhentikan, atau berakhirnya masa kerja…
Bandung, BBF – Seseorang selain konsultan pajak masih bisa ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak dengan syarat memiliki sertifikat brevet atau ijazah pendidikan formal minimal D-III di bidang perpajakan dari perguruan tinggi terakreditasi A. Namun, kelonggaran ini hanya berlaku sampai 31…
Bandung, BBF – Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/2026 menetapkan secara tegas 3 pihak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak. Aturan baru ini mencabut PMK 229/2014 yang selama ini dinilai belum memadai dalam mengatur persyaratan kompetensi kuasa, termasuk…
