Bandung, BBF – Mulai 1 Januari 2026, pengawasan pajak resmi naik level. Lewat PMK Nomor 111 Tahun 2025, SP2DK Diperkuat dan tidak lagi sekadar “surat klarifikasi biasa” berbasis aturan internal.
Sekarang, SP2DK punya dasar hukum setara Peraturan Menteri Keuangan, yang artinya daya ikatnya jauh lebih kuat dari sebelumnya.
Buat kamu yang selama ini menganggap SP2DK cuma imbauan ringan, mulai sekarang mindset itu perlu diubah.
Apa yang Berubah Saat SP2DK Diperkuat?
Penguatan SP2DK ini bukan cuma soal ganti aturan, tapi juga soal cara DJP mengawasi wajib pajak ke depan. Ada beberapa perubahan penting yang wajib kamu tahu.
Pertama, objek pengawasan makin luas. SP2DK sekarang bukan cuma bisa dikirim ke wajib pajak yang sudah punya NPWP. Kalau DJP menemukan indikasi aktivitas ekonomi, meski kamu belum terdaftar, SP2DK tetap bisa diterbitkan.
Artinya, belum punya NPWP bukan lagi tameng aman.
Kedua, Coretax jadi tulang punggung pengawasan. Dengan sistem ini, SP2DK dikirim langsung lewat akun Coretax. Semua jejak komunikasi tercatat, waktunya jelas, dan sulit untuk berdalih “nggak tahu” atau “belum terima surat”.
Ketiga, perlakuan makin seragam antar KPP. Karena sekarang dasar hukumnya PMK, DJP ingin memastikan semua kantor pajak menerapkan standar pengawasan yang sama. Buat kamu, ini memberi kepastian hukum, tapi juga berarti ruang abu-abu makin sempit.
Soal Waktu Tanggapan, Jangan Lengah
Saat SP2DK Diperkuat, aturan jangka waktu juga ditegaskan. Kamu tetap punya waktu standar untuk menanggapi, tapi sekarang ada mekanisme perpanjangan resmi selama 7 hari kalau memang dibutuhkan.
Catatannya, perpanjangan itu harus diminta, bukan otomatis. Kalau kamu diam saja, risikonya ya ditanggung sendiri.
Pengawasan Lebih Ketat, Target Negara Jelas
Penguatan SP2DK ini nggak bisa dilepaskan dari target penerimaan pajak 2026 yang tembus Rp2.357,7 triliun. DJP sekarang mengandalkan pengawasan berbasis risiko, data, dan sistem.
Dengan SP2DK Diperkuat, DJP bisa:
lebih cepat mendeteksi potensi pajak,
menindak lebih awal sebelum masuk ke tahap pemeriksaan,
dan menekan praktik penghindaran pajak sejak dini.
Buat kamu sebagai wajib pajak atau pengusaha, kondisi ini sebenarnya dua sisi. Di satu sisi, pengawasan makin ketat. Di sisi lain, kalau pembukuan dan pelaporan kamu rapi, SP2DK justru bisa jadi ruang klarifikasi sebelum masalah membesar.
Urusan pajak menjadi lebih mudah
Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak bandung BBF siap membantu sahabat BBF dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.
Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.
Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!
Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3701 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!
