Bandung, BBF – Mulai sekarang, pelaku kripto nggak bisa lagi pura-pura nggak lihat pajak. Pemerintah sudah memastikan bahwa Pedagang Kripto Lapor Pajak bukan wacana kosong. Aturannya jelas, waktunya juga sudah ditentukan, dan sistemnya sedang disiapkan dari sekarang.
Pelaporan transaksi kripto akan dimulai untuk tahun pajak 2026 dan dilaporkan di awal 2027. Artinya, kalau kamu aktif di aset kripto, perubahan ini bakal langsung berdampak ke cara kamu berurusan dengan pajak.
Pedagang Kripto Lapor Pajak Lewat Skema Baru
Dasar hukumnya tertuang dalam PMK Nomor 108 Tahun 2025. Aturan ini memperluas akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, termasuk aset kripto.
Lewat aturan ini, Penyedia Jasa Aset Kripto (PJAK) diwajibkan melaporkan data transaksi dan pengguna aset kripto ke DJP secara otomatis. Sistem ini sejalan dengan penerapan pertukaran data internasional berbasis Crypto-Asset Reporting Framework (CARF).
Jadi, bukan cuma kamu yang lapor. Platform tempat kamu transaksi juga ikut lapor.
Kenapa Sekarang Kripto Jadi Perhatian Pajak?
Alasannya sederhana: nilai dan volumenya makin besar. Pemerintah menilai transaksi kripto sudah jadi aktivitas ekonomi nyata, bukan sekadar hobi digital. Direktorat Jenderal Pajak juga menegaskan bahwa sosialisasi sudah dilakukan ke pelaku industri. Jadi, narasi “nggak tahu aturan” bakal makin susah dipakai.
Di titik ini, Pedagang Kripto Lapor Pajak adalah konsekuensi logis dari keterbukaan data.
Pedagang Kripto Lapor Pajak, Data Apa yang Dilaporkan?
Laporan yang masuk ke DJP nantinya berisi:
Identitas pengguna (nama, alamat, NPWP/TIN)
Jenis aset kripto
Jumlah unit yang ditransaksikan
Nilai pasar wajar transaksi
Pelaporan pertama dilakukan paling lambat 30 April 2027 untuk tahun pajak 2026.
Proses Identifikasi Pengguna Kripto
Sebelum pelaporan berjalan penuh, PJAK wajib melakukan prosedur identifikasi atau due diligence.
Aturannya:
Pengguna baru: identifikasi mulai 1 Januari 2026
Pengguna lama: wajib selesai paling lambat 31 Desember 2026
Artinya, mau akun lama atau baru, semuanya akan disesuaikan status perpajakannya.
Aturan Anti-Akali Pajak Kripto
PMK ini juga tegas soal penghindaran pajak. Siapa pun dilarang:
Memberikan data palsu
Menyembunyikan informasi
Membuat skema untuk menghindari pelaporan
Kalau ketahuan, praktik tersebut dianggap tidak pernah ada dan kewajiban pajak tetap berjalan. Bahkan, sanksi pidana bisa dikenakan kalau pengguna menolak memberikan informasi yang diminta.
Di tahap ini, Pedagang Kripto Lapor Pajak bukan cuma soal administrasi, tapi juga soal kepatuhan hukum.
Apa Artinya Buat Kamu?
Singkatnya:
Transaksi kripto makin transparan
Data makin mudah ditelusuri
Risiko pajak makin nyata kalau nggak siap
Bukan berarti kripto jadi haram atau dilarang. Tapi sekarang, kripto diperlakukan sama seperti instrumen ekonomi lainnya.
Urusan pajak menjadi lebih mudah
Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak bandung BBF siap membantu sahabat BBF dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.
Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.
Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!
Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3701 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!
