Bandung, BBF – Anggapan bahwa petugas pajak selalu langsung memeriksa tanpa memberi kesempatan klarifikasi lebih dulu sering muncul di kalangan wajib pajak, terutama saat surat dari kantor pajak datang tiba-tiba. Padahal, berdasarkan data dan aturan yang berlaku, pemeriksaan bukan langkah pertama yang diambil DJP dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak. Artikel ini menjelaskan tahapan sebenarnya, kapan pemeriksaan benar-benar dilakukan langsung, dan dasar hukum di baliknya.
Tahapan Pengawasan yang Dilakukan Petugas Pajak Sebelum Pemeriksaan
Sesuai SE-8/PJ/2026 tentang pengawasan kepatuhan wajib pajak berbasis analisis risiko, DJP menempatkan pengawasan administratif sebagai tahap awal sebelum mempertimbangkan pemeriksaan. Tahap ini dilakukan lewat pencocokan data dan analisis risiko untuk menemukan indikasi ketidaksesuaian antara laporan wajib pajak dengan data yang dimiliki DJP.
Alat utama pada tahap ini adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Surat ini berfungsi sebagai sarana klarifikasi, bukan tindakan penegakan hukum. Wajib pajak diberi kesempatan menjelaskan data yang dipertanyakan sebelum kasusnya dipertimbangkan untuk naik ke tahap pemeriksaan.
Data Menunjukkan Pemeriksaan Bukan Langkah Pertama
Fakta di lapangan justru berlawanan dengan anggapan bahwa DJP terburu-buru memeriksa. Berdasarkan data yang dikutip dari pernyataan DJP terkait SE-8/PJ/2026, rata-rata kurang dari 1 persen SP2DK yang diterbitkan berujung pada pemeriksaan pajak. Artinya, sebagian besar kasus selesai lewat penjelasan tertulis wajib pajak, tanpa perlu berlanjut ke tahap pemeriksaan.
Kapan Petugas Pajak Boleh Langsung Melakukan Pemeriksaan
Meski begitu, ada situasi tertentu yang memang mengharuskan pemeriksaan dilakukan tanpa melalui SP2DK lebih dulu. Ini bukan karena petugas pajak mengabaikan tahap edukasi, melainkan karena aturan perundang-undangan mewajibkan pemeriksaan pada kondisi tersebut.
Contohnya adalah permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi. Sesuai Pasal 17B UU KUP, DJP wajib memeriksa dan menerbitkan surat ketetapan pajak dalam jangka waktu tertentu setelah permohonan restitusi diterima. Kondisi lain yang memicu pemeriksaan rutin adalah SPT yang menyatakan lebih bayar, SPT rugi, serta pemberian NPWP atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.
Di luar pemeriksaan rutin tersebut, ada pula pemeriksaan khusus, yang dilakukan ketika ditemukan indikasi ketidaksesuaian signifikan antara laporan wajib pajak dan data pihak ketiga, atau ketika wajib pajak tidak merespons SP2DK dalam jangka waktu yang ditentukan.
Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak
Kewenangan pemeriksaan pajak bersumber dari Pasal 29 UU KUP, yang memberi DJP kewenangan menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketentuan teknisnya diatur lebih lanjut dalam PMK Nomor 17/PMK.03/2013 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 184/PMK.03/2015, serta PER-07/PJ/2017 yang mengatur tata cara pelaksanaan pemeriksaan di lapangan maupun di kantor.
Dengan kerangka hukum ini, pemeriksaan sebenarnya adalah instrumen terakhir, bukan langkah pertama, kecuali pada kondisi yang memang diwajibkan undang-undang untuk diperiksa langsung.
Pertanyaan Seputar Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak
Apakah petugas pajak selalu memeriksa tanpa peringatan lebih dulu? Tidak. Berdasarkan SE-8/PJ/2026, pengawasan lewat SP2DK menjadi tahap awal, dan rata-rata kurang dari 1 persen SP2DK yang berujung pada pemeriksaan.
Apa fungsi SP2DK dalam proses pengawasan pajak? SP2DK berfungsi sebagai sarana klarifikasi data, memberi kesempatan wajib pajak menjelaskan sebelum kasusnya dipertimbangkan untuk diperiksa.
Kapan pemeriksaan pajak bisa langsung dilakukan tanpa SP2DK? Antara lain pada permohonan restitusi sesuai Pasal 17B UU KUP, SPT lebih bayar, SPT rugi, serta pemberian NPWP atau pengukuhan PKP secara jabatan.
Apa dasar hukum pemeriksaan pajak? Pasal 29 UU KUP, PMK Nomor 17/PMK.03/2013 stdtd PMK Nomor 184/PMK.03/2015, dan PER-07/PJ/2017.
Apa bedanya pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus? Pemeriksaan rutin dipicu kondisi administratif seperti restitusi atau SPT rugi, sedangkan pemeriksaan khusus dipicu indikasi ketidaksesuaian data yang signifikan atau tidak adanya respons atas SP2DK.
Apa yang terjadi jika wajib pajak tidak merespons SP2DK? Ketidakresponsifan atas SP2DK berisiko membuat kasus tersebut dipertimbangkan untuk naik ke tahap pemeriksaan khusus.
Urusan pajak menjadi lebih mudah
Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak BBF siap membantu dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.
Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.
Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!
Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3702 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!
