Bandung, BBF – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu baru-baru ini mengangkat isu potensi pajak baru dari aktivitas ekonomi bawah tanah, seperti judi online dan game online. Anggito menyebut, banyak orang Indonesia yang ikut judi atau taruhan sepak bola Liga Inggris, dan penghasilan dari aktivitas ini sering kali luput dari pajak.
Potensi Pajak dari Judi Online
Anggito mengungkapkan bahwa transaksi judi online melalui dompet digital mencapai lebih dari Rp 5,6 triliun. Meski demikian, karena judi online masih ilegal di Indonesia, pelaku judi online tidak melaporkan penghasilannya. Anggito berharap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat lebih teliti dalam mencari potensi penerimaan pajak dari aktivitas ini
Potensi Pajak dari Game Online
Selain judi online, Anggito juga menyoroti potensi pajak dari game online. Data menunjukkan bahwa jumlah unduhan game online di Indonesia mencapai 3,45 miliar. Anggito berpendapat bahwa jika pemain berhasil memenangkan pertandingan, penghasilan yang diperoleh harus dilaporkan dan dikenakan pajak penghasilan (PPH).
Kritik terhadap Pernyataan Anggito
Namun, pernyataan Anggito ini tidak tanpa kritik. Beberapa ekonom menilai bahwa pengenaan pajak terhadap judi online dapat menimbulkan dampak negatif, seperti meningkatnya angka pelaku judi online. Mereka juga berpendapat bahwa pengenaan pajak pada kegiatan ilegal dapat dianggap sebagai pengakuan hukum terhadap kegiatan tersebut.
Langkah Ke Depan untuk Penerapan Pajak di Industri Digital
Jika pemerintah serius mempertimbangkan penerapan pajak di sektor judi online dan game online, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk memastikan kebijakan ini efektif dan dapat diterima masyarakat:
- Kajian Mendalam tentang Dampak Ekonomi dan Sosial: Sebelum menerapkan pajak, perlu dilakukan kajian yang menyeluruh mengenai dampak ekonomi dan sosial dari penerapan pajak ini. Hal ini penting agar pemerintah memahami risiko dan manfaatnya.
- Regulasi yang Jelas dan Transparan: Untuk judi online, jika ingin dikenai pajak, pemerintah perlu menyiapkan regulasi yang jelas dan transparan. Hal ini juga akan melibatkan diskusi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, pakar hukum, dan ekonomi.
- Sosialisasi kepada Masyarakat: Pajak pada game online atau aktivitas digital lainnya akan lebih mudah diterima jika masyarakat memahami tujuan dan manfaat dari pajak tersebut. Sosialisasi yang baik akan membantu mengurangi penolakan dari pihak pengguna.
- Kolaborasi dengan Platform Digital: Kerja sama antara pemerintah dan platform digital, baik penyedia game maupun marketplace, sangat penting untuk memastikan kepatuhan dalam pemungutan dan pelaporan pajak.
Meski demikian, Anggito berharap potensi pajak dari judi online dan game online dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi negara. Ia mengingatkan bahwa penting bagi DJP untuk lebih jeli dalam mengevaluasi potensi penerimaan pajak dari aktivitas underground economy ini.
Urusan pajak menjadi lebih mudah
Bukan hanya kemudahan, bisnis best friend siap membantu sahabat bbf dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.
Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.
Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis! Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3701 untuk memulai.
