Bandung, BBF – Film animasi “Merah Putih: One For All” yang digadang-gadang menyambut HUT ke-80 RI, baru saja dirilis dan langsung jadi sorotan. Bukan karena kualitasnya yang memukau, tapi karena anggaran produksinya yang disebut mencapai Rp6,7 miliar.
Pertanyaannya: kalau anggarannya sebesar itu, apakah pajak yang kita bayar ikut membiayai proyek ini? Sebagai pengusaha yang taat pajak, wajar kalau kamu bertanya-tanya ke mana uang pajak sebenarnya digunakan.
Baca Juga: Cerita Creator Nussa Ketika Urus Registrasi Coretax, Malah Ribet
Film Animasi Rp6,7 M: Dana Publik atau Dana Pribadi?
Melansir dari laman suara.com proyek film ini digarap oleh Perfiki Kreasindo di bawah Yayasan Pusat Perfilman H Usmar Ismail. Produsernya menyebut bahwa dana Rp6,7 miliar tersebut berasal dari sumber non-pemerintah.
Namun, karena proyek ini dikaitkan dengan peringatan kemerdekaan dan melibatkan yayasan perfilman, publik tetap mempertanyakan transparansi dan akuntabilitasnya.
Sebagai pembayar pajak, kita punya hak untuk tahu:
- Apakah proyek ini menerima dana hibah dari APBN/APBD?
- Apakah ada insentif pajak yang digunakan?
- Apakah ada pengeluaran pemerintah yang tidak tercatat sebagai belanja langsung?
Pajak dan Industri Kreatif: Apa Kaitannya?
Dalam dunia perpajakan, industri perfilman termasuk dalam sektor jasa hiburan. Beberapa skema pajak yang bisa terkait dengan proyek seperti ini:
- PPN atas jasa produksi dan distribusi film
- PPh atas honorarium kru dan talent
- PPh Badan atas keuntungan rumah produksi
- Pajak hiburan daerah jika film ditayangkan secara komersial
Jika proyek ini dibiayai oleh dana publik, maka bisa jadi berasal dari alokasi belanja pemerintah yang bersumber dari pajak—baik pajak penghasilan, PPN, maupun pajak daerah.
Baca Juga: Gaya Hidup Mewah Pejabat, Kebenaran Yang Tersembunyi
Transparansi Anggaran Dalam Penggaran film Animasi
Sebagai pengusaha yang rutin bayar pajak, kamu berhak tahu ke mana uang itu digunakan. Apalagi jika dana miliaran rupiah digunakan untuk proyek yang hasilnya dianggap tidak sepadan.
Kritik terhadap film ini bukan hanya soal kualitas animasi, tapi juga soal efisiensi penggunaan dana. Banyak warganet membandingkan dengan film animasi lokal lain seperti “Jumbo” yang dinilai lebih baik dengan anggaran lebih kecil.
Kalau dana Rp6,7 miliar berasal dari pajak, maka transparansi dan akuntabilitas harus jadi prioritas. Kalau tidak, kepercayaan publik terhadap sistem pajak bisa terganggu.
Urusan pajak menjadi lebih mudah
Bukan hanya kemudahan, bisnis best friend siap membantu sahabat bbf dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.
Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.
Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!
Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3701 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!
