Bandung, BBF – “Gaji DPR tembus Rp100 juta per bulan.” Dan kamu mulai bertanya: uang pajak yang kamu setor itu, dinikmati siapa sebenarnya? Bayangkan kamu seorang pengusaha digital.
Setiap bulan kamu setor PPN, potong PPh 21 karyawan, bayar PPh Final, dan masih harus mikirin SPT tahunan. Kamu patuh, kamu taat, kamu percaya bahwa pajak adalah kontribusi untuk negara. Tapi lalu kamu baca berita:
Gaji DPR: Dari Mana Angka Rp100 Juta Itu?
Gaji pokok anggota DPR RI hanya sekitar Rp4,2 juta. Tapi itu baru permukaan. Ketika ditambahkan dengan tunjangan komunikasi, tunjangan kehormatan, tunjangan beras, tunjangan rumah (yang baru saja naik jadi Rp50 juta), dan tunjangan lainnya, total take-home pay bisa tembus Rp104 juta per bulan.
Dan ya, semua itu dibayar dari APBN. Dan APBN itu berasal dari pajak. Termasuk pajak yang kamu bayar tiap bulan.
Skema PPh 21 Terbaru: Berapa Pajak yang Harusnya Dipotong dari Gaji DPR?
kita coba pakai simulasi sederhana dengan skema PPh 21 terbaru (UU HPP 2022).
👉 Anggap gaji pokok DPR + tunjangan = Rp100.000.000/bulan (Rp1,2 miliar/tahun).
👉 Status kawin + punya 2 anak (K/2).
👉 PTKP terbaru: Rp63.000.000/tahun.
👉 PKP = Rp1.200.000.000 – Rp63.000.000 = Rp1.137.000.000.
Lalu tarif progresif:
Rp0 – Rp60 juta → 5% = Rp3.000.000
Rp60 – Rp250 juta → 15% = Rp28.500.000
Rp250 – Rp500 juta → 25% = Rp62.500.000
Rp500 juta – Rp5 miliar → 30% = Rp191.100.000
📌 Total PPh 21 setahun = Rp285.100.000
📌 Per bulan = ± Rp23,75 juta
Artinya, take home pay anggota DPR masih di atas Rp76 juta per bulan. Sementara di luar sana, banyak pengusaha UMKM masih mikir bayar sewa ruko aja udah ngos-ngosan.
Apakah Gaji DPR Dilaporkan di SPT?
Secara hukum, semua penghasilan wajib dilaporkan di SPT Tahunan. Termasuk gaji, tunjangan, honorarium, bahkan natura seperti rumah dinas atau kendaraan.
Tapi apakah semua anggota DPR melaporkan dengan jujur dan lengkap? Kita tidak bisa memastikan. Yang jelas, sebagai pengusaha, kamu diwajibkan lapor SPT dengan detail, bahkan untuk penghasilan dari TikTok atau affiliate. Jadi wajar kalau kamu bertanya: kok saya harus lapor semua, tapi mereka?.
Perbandingan Gaji DPR di Negara Lain
Mari kita lihat bagaimana negara lain memperlakukan wakil rakyatnya:
Layak atau Tidak?
Kalau bicara angka, gaji DPR RI memang tidak terlalu jauh dari standar internasional. Tapi kalau bicara proporsi terhadap kinerja, transparansi, dan kondisi ekonomi rakyat di sinilah pertanyaan besar muncul.
Apakah layak menerima Rp100 juta per bulan ketika:
- Sidang sering kosong kursi
- RUU penting molor bertahun-tahun
- Regulasi pajak makin rumit untuk pengusaha kecil
Sebagai pengusaha, kamu dituntut patuh, tertib, dan transparan. Tapi wakil rakyat yang kamu gaji, kadang justru minim akuntabilitas.
Jadi, Pajak dari Rakyat, Kenikmatan untuk Siapa?
Kalau gaji DPR Rp100 juta per bulan, dan kamu ikut membiayainya lewat pajak, maka kamu berhak bertanya:
- Apakah mereka bekerja untukmu?
- Apakah mereka melaporkan penghasilannya dengan jujur?
- Apakah mereka layak menerima tunjangan rumah Rp50 juta ketika kamu masih nyicil ruko?
Satire-nya sederhana: kamu setor pajak dengan jari gemetar, mereka menikmati tunjangan dengan senyum lebar.
Urusan pajak menjadi lebih mudah
Bukan hanya kemudahan, bisnis best friend siap membantu sahabat bbf dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.
Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.
Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!
Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3701 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!
