Bandung, BBF – Setiap presiden Indonesia meninggalkan satu warisan yang paling menguras kas negara dan hampir selalu, program terbesar para presiden itu lahir beriringan dengan kontroversi yang sama besarnya. Uang yang dipakai berasal dari pajak rakyat, dari utang luar negeri, atau dari aset negara yang dijual. Pertanyaannya selalu sama: sebanding tidak?
Siapa yang Paling Boros, Siapa yang Paling Bermanfaat?
1. Soekarno, Monas dan Proyek Mercusuar: Membangun Harga Diri Bangsa di Tengah Kemiskinan
Biaya: Total biaya pembangunan Monas mencapai sekitar Rp358 juta pada rekapitulasi 1972. Jika dikalkulasikan dengan inflasi ke nilai uang sekarang, angka itu setara dengan sekitar Rp365,5 miliar. Di luar Monas, Soekarno juga membangun Gelora Bung Karno untuk Asian Games 1962, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, dan Masjid Istiqlal keseluruhannya dalam satu dekade yang sama.
Sumber dananya campuran: sebagian dari APBN, sebagian dari sumbangan masyarakat dan pengusaha. Satu contohnya, sumbangan wajib pengusaha bioskop seluruh Indonesia sepanjang November 1961 hingga Januari 1962 mencapai Rp49 juta lebih. Emas di puncak Monas pun bukan dari kas negara, melainkan sumbangan pengusaha Aceh Teuku Markam sebesar 28 kilogram.
Semua proyek ini dibangun saat perekonomian Indonesia dalam kondisi buruk inflasi meroket, utang membengkak, rakyat banyak yang lapar. Kritik keras datang dari mana-mana. Tapi hari ini tidak satu pun dari bangunan itu yang kita sesali. Warisan Soekarno adalah bukti bahwa sebuah bangsa bisa membangun identitasnya bahkan di tengah kemiskinan — asalkan ada visi yang melampaui urusan perut hari ini.
Verdict: ✅ Terbukti bermanfaat jangka panjang.
2. Soeharto,Transmigrasi: Memindahkan Jutaan Orang dengan Uang Negara
Biaya: Program transmigrasi era Soeharto adalah salah satu program pemindahan penduduk terbesar dalam sejarah dunia modern. Pada 1984 saja, sudah ada sekitar 2,5 juta penduduk yang menjadi transmigran, dan total transmigran di seluruh Indonesia akhirnya mencapai 20 juta jiwa. Dana yang dikucurkan selama puluhan tahun mencapai ratusan triliun rupiah dari APBN, ditambah pinjaman Bank Dunia dan lembaga internasional lainnya.
Soeharto menggenjot transmigrasi sebagai strategi tiga serangkai: pemerataan penduduk, peningkatan produksi pertanian, dan stabilitas keamanan nasional. Di atas kertas, hasilnya nyata jutaan hektar lahan baru dibuka, produksi pangan meningkat, dan daerah-daerah yang sebelumnya kosong mulai berpenghuni.
Tapi di balik angka-angka itu tersimpan luka yang tidak pernah benar-benar sembuh: konflik agraria dengan masyarakat adat, deforestasi masif, dan ribuan transmigran yang terdampar di lahan tidak subur tanpa infrastruktur memadai. Program ini juga kerap dituduh sebagai alat “Jawanisasi” yang menggusur identitas budaya daerah tujuan. Ketika krisis 1998 menghantam, program ini langsung lumpuh karena ketergantungannya pada subsidi negara yang tiba-tiba menghilang.
Verdict: ⚖️ Skala masif, manfaat nyata, tapi meninggalkan luka sosial yang panjang.
3. BJ Habibie. N250 dan IPTN: Mimpi Teknologi yang Dibunuh IMF
Biaya: Pesawat N250 membutuhkan investasi senilai US$650 juta atau setara sekitar Rp8,45 triliun untuk sampai ke tahap produksi. Dana ini dikucurkan melalui Penyertaan Modal Negara ke IPTN selama bertahun-tahun, jauh sebelum Habibie menjabat presiden.
Ketika krisis moneter menghantam Indonesia pada 1997, IMF bersedia memberikan pinjaman dengan salah satu syarat: menghentikan subsidi pada IPTN. Proyek pun mati tepat saat pesawat sedang dalam proses akhir uji terbang untuk mendapat sertifikasi internasional. Akibatnya, 16.000 karyawan IPTN dipecat dan sebagian besar insinyur terbaik Indonesia kemudian lari ke Brasil, bekerja di Embraer, yang kini menjadi produsen pesawat regional terbesar ketiga dunia.
Habibie menyebut penghentian itu kriminal. Banyak ekonom kini setuju bahwa Indonesia kehilangan momentum industrialisasi teknologi tinggi yang tidak bisa dikembalikan dengan mudah.
Verdict: ❌ Potensi luar biasa, berakhir tragis karena tekanan eksternal.
4. Gus Dur. Otonomi Daerah: Warisan yang Tidak Bisa Difoto
Biaya: Tidak ada satu angka tunggal yang bisa mewakili program terbesar Gus Dur, karena ia memilih melakukan sesuatu yang lebih fundamental dari membangun gedung: mendistribusikan kekuasaan fiskal ke daerah. Desentralisasi fiskal yang ia rancang memindahkan porsi signifikan APBN ke pemerintah daerah melalui Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
Gus Dur hanya memerintah 21 bulan. Dalam waktu sesingkat itu, ia meletakkan fondasi yang hasilnya baru terasa puluhan tahun kemudian — termasuk konsep dana desa yang baru terwujud penuh di era Jokowi. Program pemberdayaan ekonomi mikro pedesaan yang ia gagas juga menjadi cikal bakal KUR yang kini dinikmati jutaan UMKM.
Warisannya tidak terlihat di foto inaugurasi mana pun. Tapi ia terasa di setiap rupiah Dana Desa yang mengalir ke 75.000 desa Indonesia hari ini.
Verdict: ✅ Tidak terlihat, tapi dampaknya paling merata.
5. Megawati, Privatisasi BUMN: Menjual Aset untuk Menutup Luka Krisis
Nilai: Megawati menjual Indosat seharga Rp4,6 triliun kepada Temasek Holding Company, perusahaan pelat merah Singapura. Lima tahun kemudian, Temasek menjual saham Indosat kepada Qatar Telecom dengan harga tiga kali lipat. Di luar Indosat, total penjualan berbagai BUMN di era Megawati mencapai Rp18,5 triliun, termasuk saham Telkom, Bank Mandiri, BRI, dan Perusahaan Gas Negara.
Ini bukan program pengeluaran ini justru program penjualan aset negara. Megawati mewarisi utang raksasa sisa krisis 1998 dan APBN yang sekarat. Indosat diswastakan dengan alasan menutupi kekurangan APBN dan menarik kembali investor ke Indonesia yang kabur sejak krisis.
Hasilnya dalam jangka pendek: utang terbayar, investor perlahan kembali, inflasi berhasil ditekan dari 12,55% menjadi 6,4%. Tapi dalam jangka panjang: aset strategis yang bernilai puluhan triliun rupiah melayang ke tangan asing dengan harga yang terlalu murah. Sebuah dilema yang sampai hari ini masih jadi perdebatan di kelas-kelas ekonomi politik Indonesia.
Verdict: ⚖️ Perlu dalam kondisi darurat, tapi harganya terlalu murah.
6. SBY, MP3EI dan Infrastruktur Dasar: Banyak Dimulai, Tidak Semuanya Selesai
Biaya: Program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) dirancang dengan nilai investasi ratusan triliun rupiah, melibatkan kombinasi APBN, pinjaman bilateral Jepang dan China, serta investasi swasta. Stimulus infrastruktur yang dikucurkan SBY mencapai Rp73 triliun untuk menangkal dampak krisis keuangan global 2008.
SBY memilih stabilitas makroekonomi sebagai fondasi — dan berhasil. Indonesia tumbuh rata-rata 5-6% per tahun selama satu dekade kepemimpinannya, bahkan ketika dunia dilanda krisis 2008. Tapi warisan infrastruktur fisiknya banyak yang baru selesai dan diresmikan di era Jokowi. Ironi yang tidak mengecil: banyak proyek yang groundbreaking-nya ada foto SBY, tapi pita peresmiannya dipotong oleh penggantinya.
Di sisi lain, subsidi BBM yang sangat besar di era SBY menyerap porsi APBN yang harusnya bisa masuk ke infrastruktur produktif. Itu adalah pilihan kebijakan yang masuk akal secara politik tapi mahal secara ekonomi.
Verdict: ⚖️ Ekonomi stabil, tapi infrastruktur baru matang di tangan orang lain.
7. Jokowi, IKN Nusantara: Warisan Terbesar yang Masih Menunggu Jawaban
Biaya: Total anggaran APBN untuk IKN dari 2022 hingga 2025 mencapai Rp96,13 triliun. Total kebutuhan pembangunan IKN diperkirakan Rp466 triliun, dengan pemerintah berkomitmen menanggung sekitar 19% dari APBN. Dan pada 2026, APBN masih mengalokasikan Rp6,26 triliun tambahan untuk IKN.
Jokowi adalah presiden paling agresif dalam sejarah Indonesia dalam hal pembangunan infrastruktur fisik lebih dari 1.800 kilometer jalan tol baru, puluhan bandara direvitalisasi, MRT Jakarta yang puluhan tahun hanya jadi wacana. Hasilnya terasa nyata: konektivitas meningkat, biaya logistik turun. Tapi IKN adalah taruhannya yang paling besar — dan yang paling belum terbukti. Investor asing yang dijanjikan menanggung 80% biaya belum hadir dalam jumlah yang memadai.
Sejarah belum selesai menilai IKN. Tapi uang pajak rakyat sudah mengalir ke sana lebih dari Rp100 triliun, dan terus bertambah.
Verdict: ⚖️ Infrastruktur konektivitas terbukti berhasil; IKN masih tanda tanya besar.
8. Prabowo, MBG: Program Sosial Terbesar dalam Sejarah APBN Indonesia
Biaya: Dalam APBN 2025, pemerintah mengalokasikan Rp71 triliun untuk program MBG, lalu ditambah Rp100 triliun sebagai dana standby, sehingga total alokasi 2025 mencapai Rp171 triliun. Dan angka itu belum puncaknya — untuk 2026, Prabowo mengumumkan alokasi APBN sebesar Rp335 triliun untuk MBG, menjadikan Badan Gizi Nasional sebagai lembaga dengan anggaran terbesar di seluruh kabinet — melampaui Kementerian Pertahanan.
Ini bukan proyek fisik. Ini adalah program sosial skala masif yang menyasar 82,9 juta penerima manfaat — mulai dari siswa PAUD hingga SMA, ibu hamil, dan balita. Tujuannya mulia: memutus rantai stunting dan membangun generasi Indonesia Emas 2045.
Tapi kontroversinya tidak kalah besar. Lebih dari 20.000 kasus keracunan MBG terjadi di seluruh Indonesia sepanjang 2025, dengan tidak ada satu pun proses penegakan hukum. Banyak ekonom juga mempertanyakan opportunity cost-nya — anggaran MBG yang Rp335 triliun di 2026 jauh melampaui anggaran pendidikan, kesehatan, bahkan pertahanan. Dan semua itu bersumber dari pajak rakyat.
Verdict: ❓ Niatnya mulia, skalanya belum pernah ada sebelumnya — tapi pertanyaan tentang kualitas dan ketepatan sasaran masih sangat terbuka.
Dari delapan presiden itu, ada satu pola yang paling terlihat jelas: program terbesar selalu lahir dari ambisi terbesar — dan ambisi terbesar tidak selalu menghasilkan manfaat terbesar. Monas dibangun dengan biaya kecil tapi dampaknya tak ternilai. MBG dibangun dengan anggaran terbesar dalam sejarah APBN Indonesia, tapi belum ada yang bisa memastikan hasilnya.
Yang paling membedakan program yang layak dikenang dari program yang sekadar menghabiskan anggaran adalah satu hal sederhana: apakah rakyat yang menjadi sasarannya benar-benar merasakan manfaatnya, bukan hanya menjadi angka dalam laporan realisasi?
FAQ
Program presiden mana yang menghabiskan dana APBN paling besar? Secara absolut, MBG Prabowo adalah yang terbesar — Rp335 triliun dalam satu tahun anggaran (2026) saja sudah melampaui semua program sebelumnya. IKN mendekati Rp103 triliun total dari 2022-2026. Transmigrasi Soeharto yang berlangsung puluhan tahun juga menyerap dana yang sangat besar secara kumulatif, meski angka pastinya sulit dikompilasi karena tersebar di banyak APBN.
Apakah penjualan Indosat era Megawati merugikan negara? Indosat dijual seharga Rp4,6 triliun, tapi lima tahun kemudian dijual kembali dengan harga tiga kali lipat. Secara nominal, negara kehilangan potensi keuntungan yang sangat besar. Tapi konteksnya penting: Indonesia saat itu dalam kondisi darurat fiskal pasca-krisis 1998 dan dana dari penjualan BUMN membantu menstabilkan APBN.
Kenapa program N250 Habibie dihentikan padahal hampir selesai? IMF mensyaratkan penghentian subsidi IPTN sebagai salah satu syarat pinjaman bailout krisis 1998. Habibie sendiri menyebut keputusan itu kriminal. Banyak analis kini berpendapat Indonesia kehilangan peluang industrialisasi teknologi tinggi yang tidak ternilai harganya.
Apa bedanya MBG dengan program sosial presiden sebelumnya? Skalanya tidak ada bandingannya. Anggaran MBG 2026 sebesar Rp335 triliun bahkan melampaui total anggaran Kementerian Pertahanan. Tapi berbeda dari infrastruktur yang meninggalkan aset fisik, program sosial seperti MBG bersifat recurring — harus dianggarkan ulang setiap tahun, selamanya — sehingga beban fiskalnya akan terus berlanjut.
Apakah semua program ini menggunakan uang pajak? Hampir semuanya, karena APBN Indonesia lebih dari 80% bersumber dari penerimaan perpajakan. Beberapa juga menggunakan utang luar negeri yang pada akhirnya juga dilunasi dari pajak generasi berikutnya.
Urusan pajak menjadi lebih mudah
Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak bandung BBF siap membantu sahabat BBF dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.
Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.
Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!
Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3701 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!
